Infografis
Suara.com - Calon wakil presiden RI nomor urut 3, Mahfud MD meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih berhati-hati lagi sebagai penyelenggara Pemilu 2024.
Pernyataan tersebut ditegaskan Mahfud menanggapi kabar dugaan kebocoran data pemilih.
"Saya harap lah KPU lebih berhati-hati," kata Mahfud di Kawasan Tangerang, Rabu (29/11/2023).
Ia mengatakan, adanya kebocoran data tersebut merupakan kejadian yang sangat memprihatinkan.
Menkopolhukam juga meminta KPU bisa membuat sistem pengamanan yang ketat.
"Yang diretas itu sangat mengagetkan dan tentu itu memprihatinkan. Saya berharap agar KPU, pertama KPU sendiri harus membuat sistem kontrol yang bisa menghalangi sumber-sumber terjadinya peretasan," tuturnya.
Lebih lanjut, ia pun mewanti-wanti kepada siapa pun pelaku peretasan agar tak melakukan perbuatan tersebut. Pasalnya, data pemilih merupakan kepentingan negara.
"Kemudian kepada warga masyarakat siapapun anda, jangan meretas hal-hal yang begitu itu adalah kepentingan negara, itu untuk bangsa dan negara kita penyelenggaraan pemilu dengn baik dengan segala datanya yang tepat itu," pungkasnya.
Data Bocor
Baca Juga: Diduga Dibobol Hacker, KPU: Banyak Pihak Punya Data DPT Pemilu 2024
Sebelumnya, Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) menyoroti kabar bocornya 252 juta data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijual seorang peretas. Sebab, peretas diduga mampu mengubah hasil penghitungan suara di Pemilu 2024.
Chairman CISSReC Pratama Persadha menjelaskan, peretas dengan nama Jimbo membagikan 500 data contoh yang dia retas ke situs BreachForums yang biasa digunakan untuk menjual hasil retasan.
Dia melanjutkan, pada salah satu unggahannya, Jimbo menampilkan beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang dia dapatkan.
Adapun data yang didapatkan oleh Jimbo berupa NIK, nomor KK, nomor KTP, nomor Parpor, dan data pribadi lainnya. Data tersebut dijual dengan harga 74000 USD atau hampir Rp 1,2 miliar.
Bahkan, kata Pratama, salah satu unggahan Jimbo menampilkan halaman website KPU yang diduga berasal dari halaman dashboard pengguna.
“Dengan adanya tangkapan layar tersebut, maka kemungkinan besar Jimbo berhasil mendapatkan akses login dengan role admin KPU dari domain sidalih.kpu.go.id menggunakan metode phising, social engineering atau melalui malware, di mana dengan memiliki akses dari salah satu pengguna tersebut, Jimbo mengunduh data pemilih serta beberapa data lainnya,” kata Pratama dalam pernyataannya, Selasa (28/11/2023).
Menurut dia, jika Jimbo mampu meretas data pemilih dengan mengakses role admin KPU, hal itu akan berbahaya bagi pelaksanaan Pemilu 2024. Sebab, Jimbo berpotensi mampu melakukan rekayasa hasil rekapitulasi penghitungan suara.
