Infografis
Suara.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan membangun posko bersama TNI untuk mengawal berlangsungnya Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, posko tersebut merupakan sarana koordinasi antara Bawaslu dengan TNI untuk mengawasi netralitas TNI.
Hal itu disampaikan Bagja dalam acara Rakornas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2024.
"Jadi, ini merupakan satu gagasan dan usulan dari Panglima TNI saat ini," kata Bagja di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).
Baca Juga: Tiga Pasangan Capres-Cawapres Kompak Tanda Tangan Deklarasi Kampanye Damai Tertib dan Taat Hukum
"Biasanya kalau ada pelanggaran, langsung ke Bawaslu, tapi posko ini menampung kalau ada dugaan pelanggaran, kalau ada yang tidak tersampaikan ke Bawaslu," tambah dia.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subiyanto menandatangani deklarasi komitmen netralitas TNI-Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Penandatanganan tersebut dilakukan di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023) di hadapan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja.
"Menjaga dan menegakan prinsip netralitas," demikian isi deklarasi tersebut.
"Menghindari konflik kepentingan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu," lanjut deklarasi itu.
Baca Juga: Minta Aparat Tak 'Main Mata' di Pemilu 2024, Anies: Kalau Belok Kanan - Kiri Harus Didisiplinkan!
Dalam deklarasi tersebut, Listyo dan Agus juga berkomitmen untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan politik uang serta saling bersinergi untuk menjaga kondusifitas penyelenggaraan pemilu.
