Infografis
Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan pihaknya tetap ingin mempertahankan status Ibu Kota di Jakarta.
Gagasan ini ia sampaikan dalam sambutannya di acara Kick Off Kampanye Nasional PKS. Selesai acara, Ahmad Syaikhu juga kembali menegaskan gagasannya tersebut.
"Ya memang apa yang tadi disampaikan pertama adalah terkait dengan IKN ya, kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang, maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta," kata Syaikhu di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).
Sementara itu mengenai pembangunan yang kadung berjalan di IKN, Syaikhu memastikan tidak akan menyetop. Nantinya pembangunan akan berlanjut, hanya saja setelah selesai fungsinya akan dialihkan. Bukan lagi sebagai ibu kota, kawasan IKN itu akan dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Gerindra: Prabowo Bertekad Tambah Biaya Pembangunan IKN Demi Indonesia Maju 2045
"Lalu bagaimana dengan yang sekarang sudah dibangun di Kalimantan? Tetap, di Ibu Kota Nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia," tutur Syaiku.
Jakarta Masih Layak
Syaikhu menyampaikan pandangan PKS yang melihat Jakarta saat ini masih layak menyandang status sebagai ibu kota dari Indonesia.
Ada beberapa alasan, mengapa PKS ingin mempertahankan status Jakarta sebagai ibu kota. Pertama adalah argumen historis.
"Bahwa DKI Jakarta tempat dimana Ir Soekarno mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta. Sumpah pemuda dan peristiwa-peristiqa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta," kata Syaikhu.
Baca Juga: Sependapat dengan Anies, PKS Anggap Pemindahan Ibu Kota Negara untuk Pemerataan Bukan Langkah Tepat
Syaikhu mengatakan tentu aspek historis harus menjadi pertimbangan yang sangat penting. Ia berujar nilai-nilai historis bangsa tersebut tidak mungkin diabaikan.
Alasan kedua adalah argumen pembangunan. PKS sepakat pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia. Tetapi, ditegaskan Syaikhu, memindahkan ibu kota sebagai cara melakukan pemerataan pembangunan itu argumen yg tidak tepat.
"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah," ujarnya.
Sementara itu argumen ketiga adalah argumen keberlanjutan. Syaikhu mengatakan pembangunan yang dijalankan harus memiliki dimensi antargenerasi, dimensi keberlanjutan yang melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi.
"Pulau Kalimantan bukan sekadar paru-paru Indonesia tapi juga paru-paru dunia," kata Syaikhu.
