Reaksi Anies Dengar Gibran, Prabowo hingga Mahfud Tak Diwajibkan Mundur Meski Ikut Pilpres

Suara.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, enggan berbicara banyak soal adanya aturan wali kota, gubernur atau pun menteri tidak diwajibkan untuk mundur dari jabatannya tersebut meski menjadi peserta Pilpres 2024.

Menurutnya, semua harus ikut aturan tersebut. Anies enggan berkomentar secara kritis, dan menyerahkan mengenai hal itu terhadap aturan yang berlaku.

"Ikuti aturannya saja," kata Anies di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (25/11/2023).

Saat ditanya mengenai etika para pejabat publik yang mengikuti Pilpres 2024 tapi tidak mundur dari jabatannya, Anies lagi-lagi enggan berkomentar banyak.

"Ikuti aturannya," tuturnya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya memberi jalan mulus bagi pihak-pihak yang maju dalam hajatan Pemilahan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, tak terkecuali bagi kandidat para capres dan cawapres.

Sebabnya, dalam aturan anyar tersebut dikatakan bagi calon yang saat ini menduduki sebuah jabatan, baik wali kota, gubernur atau pun menteri tidak diwajibkan untuk mundur dari jabatannya tersebut.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Dijelaskan pada Pasal 1 ada beberapa ketentuan dalam PP Nomor 32 yang diubah. Kemudian, pada Ayat 1 disebutkan ketentuan Ayat 1 dan Ayat 2 Pasal 18 diubah dan di antara Ayat 1 dan Ayat 2 disisipkan satu ayat yakni Ayat 1A.

Baca Juga: Ditanya soal Citra Gemoy Prabowo, Begini Jawaban Ganjar

Sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut.