Infografis
Suara.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, enggan berbicara banyak soal adanya aturan wali kota, gubernur atau pun menteri tidak diwajibkan untuk mundur dari jabatannya tersebut meski menjadi peserta Pilpres 2024.
Menurutnya, semua harus ikut aturan tersebut. Anies enggan berkomentar secara kritis, dan menyerahkan mengenai hal itu terhadap aturan yang berlaku.
"Ikuti aturannya saja," kata Anies di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (25/11/2023).
Saat ditanya mengenai etika para pejabat publik yang mengikuti Pilpres 2024 tapi tidak mundur dari jabatannya, Anies lagi-lagi enggan berkomentar banyak.
Baca Juga: Ditanya soal Citra Gemoy Prabowo, Begini Jawaban Ganjar
"Ikuti aturannya," tuturnya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya memberi jalan mulus bagi pihak-pihak yang maju dalam hajatan Pemilahan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, tak terkecuali bagi kandidat para capres dan cawapres.
Sebabnya, dalam aturan anyar tersebut dikatakan bagi calon yang saat ini menduduki sebuah jabatan, baik wali kota, gubernur atau pun menteri tidak diwajibkan untuk mundur dari jabatannya tersebut.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.
![Pasangan Anies-Muhaimin nomor urut 1, Prabowo-Gibran nomor ururt 2, dan Ganjar-Mahfud nomor urut 3 saat penetapan nomor urut pasangan Capres dan Cawapres Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023). [ANTARA FOTO/Galih Pradipta]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/11/14/56367-ilustrasi-peserta-pilpres-2024-ilustrasi-pilpres-2024-pengundian-nomor-urut-capres-cawapres.jpg)
Dijelaskan pada Pasal 1 ada beberapa ketentuan dalam PP Nomor 32 yang diubah. Kemudian, pada Ayat 1 disebutkan ketentuan Ayat 1 dan Ayat 2 Pasal 18 diubah dan di antara Ayat 1 dan Ayat 2 disisipkan satu ayat yakni Ayat 1A.
Sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut.
"Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota," bunyi Pasal 18 Ayat 1.
Dengan aturan terbaru ini tentunya Prabowo Subianto yang saat ini menjadi Menteri Pertahanan, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi Wali Kota Solo serta Mahfud MD yang menjadi Menteri Politik Hukum dan Ham tak perlu mengundurkan diri dari jabatannya.
Diketahui ketiga pejabat aktif tersebut maju sebagai peserta capres-cawapres 2024.
Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 18 Ayat 1A tertulis, menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden.
"Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional lndonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah harus mengundurkan diri apabila dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden," bunyi Pasal 18 Ayat 2.
Lalu di Ayat 3 dijelaskan, pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dan Ayat 2 dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali.
Lalu, pada Ayat 4 disebutkan, pejabat negara, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia, karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dan Ayat 2 tidak dapat mengajukan pengaktifan kembali.
