Infografis
Suara.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta semua pihak melaporkan ke pihak berwenang bila menemukan adanya tindak pelanggaran atau kecurangan dalam Pemilu 2024.
Pernyataan itu disampaikan Ganjar menanggapi kabar pertemuan Paguyuban Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membahas pemenangan Pemilu 2024. Pertemuan itu berlangsung di Balai Desa Nglembu, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Senin (20/11/2023) lalu.
"Laporkan penegak hukum, segera laporkan," kata Ganjar ditemui di Kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (24/11/2023).
Menurutnya, hal-hal negatif memang perlu segera dilaporkan bila ditemukan. Terutama supaya ditindak segera oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, apalagi sampai terjadi dugaan pungutan liar.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Akui Jalin Komunikasi dengan Anies-Cak Imin, Tapi...
"Jadi hal-hal negatif seperti itu laporkan, kalau itu melanggar UU pemilu kepada bawaslu tapi kalau sudah sampai ke sifatnya pungli ke pengak hukum, jadi fair semua," tuturnya.
Sementara itu, Ganjar memastikan pihaknya tidak pernah memberikan arahan untuk melakukan kecurangan.
"Tidak, kok dari partai sih, emangnya ASN partai? kan bukan, bukan, kita nggak ngarah-ngarahin gitu, kita mesti mengedukasi agar semuanya proses pemilunya sehat ya," katanya.
Sebelumnya, masyarakat di Kabupaten Boyolali dihebohkan dengan kabar peretemuan Paguyuban ASN (Aparatur Sipil Negara) yang membahas pemenangan Pemilu 2024.
Baca Juga: Ganjar Akui Istrinya Pernah 'Cawe-cawe' Saat Jadi Orang Nomor Satu di Jateng: Pertama dan Terakhir
Pertemuan itu berlangsung di Balai Desa Nglembu, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Senin (20/11/2023) lalu.
Kepala Desa Nglembu, Sutoto buka suara terkait dengan pertemuan itu.
Menurutnya, paguyuban ASN Desa Nglembu memang minta izin menggunakan gedung balai desa setempat untuk menggelar pertemuan.
Namun, kalau soal video yang beredar ada pertemuan Paguyuban ASN membahas soal Pemilu 2024 tersebut, kemungkinan memang ada, tetapi dirinya tidak ikut dalam pertemuan itu.
"Saya mengetahui video yang beredar itu, dari media. Dalam video itu, mestinya pengurus ASN yang mengikuti pertemuan itu. Soal minta izin itu, dari seorang ASN Nglembu," kata Sutoto dilansir dari ANTARA, Jumat (24/11/2023).
Menyinggung soal paguyuban ASN yang ditarik dana untuk peserta partai politik itu, dan kemudian sudah dikembalikan, kata dia, terkait hal tersebut dirinya tidak mengetahui.
"Saya dengan hal itu, tidak mengetahui. Tapi, yang beredar di media itu, katanya ada iuran kemudian sudah dikembalikan lagi," katanya.
Menurut dia, dirinya memantau hanya sebatas itu, karena tidak termasuk di dalam anggota paguyuban ASN tersebut.
Dia menjelaskan, jumlah ASN ada sekitar 40 orang di desa ini.
Sedangkan jumlah warga di Desa Nglembu sekitar 2.300 jiwa dan yang masuk daftar pemilihan umum sekitar 1.710 orang. Namun angka tersebut kemungkinan berubah karena ada yang meninggal, pindah domisili dan lainnya.
Dia menjelaskan, mayoritas warga Desa Nglembu adalah penggarap lahan pertanian atau buruh tani. Jadi yang mempunyai lahan pertanian hanya beberapa dan warga banyak yang sebagai penggarap lahan saja.
Dia menjelaskan kondisi warga Desa Nglembu menghadapi pemilu yang sudah berlangsung beberapa kali sebenarnya biasa-biasa saja.
Dengan adanya kasus tersebut yang sudah sampai dibicarakan nasional, dia berharap warga masyarakat menyambut Pemilu 2024 dengan riang gembira, dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar, mendatangi ke TPS masing-masing sesuai dengan jadwal dan pilihannya masing-masing.
