Infografis
Suara.com - PKS sepakat dengan capres nomor urut 1, Anies Baswedan terkait polemik pemindahan Ibu Kota dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid meinilai pembangunan IKN belum tentu akan mewujudkan pemerataan.
"Jika alasan memindahkan ibu kota adalah untuk pemerataan, itu tidak tepat," ujar Kholid dalam keterangannya, Jumat (25/11/2023).
Menurut Kholid, solusi pemerataan ekomomi tidak dapat ditempuh hanya dengan membangun IKN.
Baca Juga: Ganjar Peluk Cium Anak Papua, Anies Temui Ribuan Warga Muhammadiyah
"Pemerataan ekonomi bukan dengan cara memindahkan ibu kota, tetapi dengan cara membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru, sesuai dengan keunggulan daya saing masing-masing wilayah," ungkapnya.
Selain itu, Kholid menuturkan, pemerataan ekonomi dapat diciptakan dengan membesarkan kota-kota yang sudah terbangun.
"Kota-kota yang kecil menjadi kota menengah, kota menengah menjadi kota besar, dan kota besar menjadi kota yg lebih maju lagi sebagai motor pertumbuhan ekonomi," jelas dia.
Lebih lanjut, Kholid juga mengkritik kebijakan pembangunan IKN yang menurutnya terkesan tergesa-gesa. Baginya, pembangunan IKN harus ditinjau kembali.
"Proses pembahasan IKN kemarin terlalu cepat dan terburu-buru. Perlu ada pelibatan berbagai pemangku kepentingan untuk membahasnya kembali," papar Kholid.
Baca Juga: Profil Soetrisno Bachir, Tokoh PAN yang Gabung Tim Anies Baswedan-Cak Imin
"Masih ada waktu untuk mereview kembali, mana yang perlu dikoreksi dari kebijakan pemindahan ibu kota tersebut," imbuhnya.
Sebelumnya, Anies mengaku bakal mengkaji dengan serius pembangunan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur jika dirinya terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Hal tersebut dikatakan Anies saat acara dialog terbuka Muhammadiyah yang disiarkan virtual di YouTube Muhammadiyah Channel, Rabu (22/11/2023).
Anies bilang, jika pembangunan IKN hanya untuk mencapai pemerataan ekonomi, maka langkah untuk membuat ibu kota baru salah kaprah.
"Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru," kata Anies.
"Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya," tambahnya.
Anies yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presidennya tersebut melanjutkan, bila ingin meratakan pembangunan di Indonesia yang seharusnya dilakukan adalah membangun kota-kota kecil menjadi kota menengah, dan membangun kota-kota menengah menjadi kota besar.
"Bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," papar Anies.
Menurutnya, tujuan utama IKN dan langkah yang diambil tidak sinkron.
"Jadi ini antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung," katanya.
Anies bilang bila dirinya menjadi presiden usai Pemilu 2024, proyek IKN akan dikaji ulang secara serius. Hal ini dilakukan agar tujuan-tujuan pemerataan ekonomi bisa dicapai.
"Kami melihat di sini problem ini problem karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi Indonesia yang setara Indonesia yang merata," tutur Anies.
Menurutnya, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur nampaknya hanya akan sia-sia dan justru membuat ketimpangan baru di kawasan Indonesia tengah dan timur.
