Infografis
Suara.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyoroti maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bukti bahwa reformasi telah gagal.
Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat hadir sebagai narasumber diskusi Habibie Center bertajuk 'Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan: Menelaah Gagasan dan Komitmen Calon Pemimpin Indonesia' yang digelar pada Kamis (23/11/2023).
Awalnya, Ganjar berbicara soal praktik KKN masih terjadi meski reformasi sudah bersifat desentralisasi. Hal itu terjadi lantaran selalu muncul oknum.
"Ya selalu ada oknumnya, tapi kita dengan regulasi yang makin ketat dengan regulasi sistem yang lebih baik," kata Ganjar.
Ganjar mengatakan, maraknya KKN kekinian, justru bisa dibilang reformasi telah gagal.
"Dulu karena korupsi kemudian mengerucut pada elite, maka tidak mau, mesti disikat korupsi, kolusi, nepotismenya."
"Eh sekarang jadi cerita lagi. Gagal dong reformasi. Benar nggak sih? Masuk yah? Ndak saya hanya mengingatkan, berarti gagal dong reformasi, mesti ditegakkan kembali," tuturnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengaku hanya ingin mengingatkan bahwa kekinian praktik KKN masih marak.
Menurutnya, amanat reformasi tak boleh dilupakan, jika hal tersebut dilupakan maka hancur bangsa.
Baca Juga: Ogah Elektabilitasnya Disebut Kalah dari Anies, Ganjar Pamer Hasil Survei Internal
"Maka civil society, ilmuan berbicara pada soal ini, 'lho kok, pak itu sekian pejabat korupsi, dia kolusi dan sebagainya'. Ini berjalan. Saya hanya mengingatkan saja."
"Kecuali kita sudah lupa. Kalau kita lupa dengan ini, hancur kita bangsa ini. Itu permintaan amanat reformasi," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Ganjar Pranowo menegaskan demokrasi harus jauh dari KKN. Ia mengatakan hal tersebut saat berada di Kantor KPU beberapa waktu lalu.
Dia menegaskan arah reformasi harus dipastikan keberlangsungannya karena merupakan amanat konstitusi.
"Diam itu bukanlah pilihan dan bicara ungkapkan dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi," ujar Ganjar.
