Infografis
Suara.com - Calon presiden RI nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan, dirinya akan meneruskan kebijakan hilirisasi era Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika terpilih menjadi Presiden di Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Ganjar saat hadir sebagai narasumber diskusi Habibie Center dengan tajuk Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan: Menelaah Gagasan dan Komitmen Calon Pemimpin Indonesia, Kamis (23/11/2023).
Ganjar menegaskan salah kalau misalkan ada pernyataan yang menyebut dirinya tidak mau meneruskan kebijakan hilirisasi era Jokowi.
"Tugas saya menuntaskan hilirisasi, maka berikutnya adalah industri pertanian perkebunan digital mesti dihiliarasi semuanya. 'Pak Ganjar mau meneruskan hilirisasi nggak?'. Aku tau loh yang statement 'pak Ganjar nggak mau melakukan ini' salah," kata Ganjar.
Baca Juga: Ogah Elektabilitasnya Disebut Kalah dari Anies, Ganjar Pamer Hasil Survei Internal
Ia lantas bercerita bagaimana dirinya mau maju di Pilpres 2024 usai melakukan diskusi panjang dengan Jokowi. Terutama pembicaraan soal kebijakan hilirisasi.
"Saya mau maju capres itu diskusi awalnya sama pak Jokowi, saya diskusi berdua panjang sekali, sampai pada satu titik butuh keberlangsungan dan itu Ganjar," tuturnya.
"Kami diskusi birokrasi bersih, kami diskusi hilirisasi, kami diskusi pertumbuhan ekonomi, kami diskusi bagaimana menggebrak dan sebagainya kami diskusi dua tahun, saya bocorkan di Habibie Center," sambungnya.
Kendati begitu, Ganjar mengatakan, sebelum melakukan itu semua diperlukan analisis yang komprehensif, terlebih soal sumber daya manusianya yang perlu dipersiapkan.
"Kira-kira kita mitigasi yang mana dulu, jangan-jangan kalau infrastruktur IT kita lebih bagus, BTS sudah ada dimana-mana, terus kemudian report area bisa mengakses jangan-jangan hilirasi industri digital itu yang pertama, industri kreatifnya jalan, jangan-jangan ekonomi akan tumbuh dari ekonomi kreatif ini dan kemudian kita mengurangi yang sumber daya alam, sehingga kita bisa menghemat untuk anak cucu kita kelak," pungkasnya.
Baca Juga: Ganjar Mau Tarik Kader Perempuan Muhammadiyah ke Kabinet, Tapi Syarat Ini Harus Terpenuhi
