Infografis
Untuk ia pun meminta aparatur desa bisa netral dalam Pemilu 2024. Terlebih yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara atau ASN.
"Dari TPN ingin menyampaikan bahwa kepada seluruh pihak kita Ingatkan kembali agar kembali netral dalam pemilu kali ini terkhusus untuk ASN, kepala desa hingga perangkat desa dan pejabat sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu khususnya pada pasal 280 khusus ASN. ada dua aturan yang menegaskan netralitas yakni undang-undang ASN dan undang-undang Pemilu," tuturnya.
Untuk itu, ia menegaskan, adanya hal itu bisa ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI. Menurutnya, dalam acara itu telah terjadi pelanggaran.
"Dukungan perangkat desa itu jelas-jelas melanggar undang-undang Pemilu khususnya pasal 280 dan pasal 282 pengawas Pemilu seperti Bawaslu seharusnya tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut. Harapannya bawaslu bisa secara tegas dan impresial dalam melaksanakan tugasnya. Jangan hanya tegas kepada pasangan calon tertentu," katanya.
Konsolidasi Kepala Desa
Sebelumnya, Gerakan Desa Bersatu menggelar silaturahmi dengan 15 ribu kepala desa di Indonesia, Minggu (19/11).
Acara yang digelar di Indonesia Arena Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta ini rencananya akan dihadiri calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka.
Pantauan Suara.com di lokasi telah hadir beberapa elite dari partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo-Gibran. Salah satunya Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.
Selain Yusril turut hadir pula Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Mochamad Iriawan alias Iwan Bule, Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade, Ketua Bappilu Partai Golkar Nusron Wahid, hingga aktivis 98 sekaligus mantan politikus PDIP Budiman Sudjatmiko.
Baca Juga: KPU Konfirmasi Legalitas Ijazah Gibran: Sudah Memenuhi Syarat
Di samping itu turut hadir pula Ketua DPP Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Surta Wijaya.
