Infografis
Suara.com - Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy mengungkapkan jika pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum untuk mengajukan laporan ke Bawaslu RI.
Hal itu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto soal adanya tekanan dan intervensi dari penguasa di Pemilu 2024.
"Kami sedang menginventarisir bukti-bukti yang ada, dan kami sudah siapkan juga untuk langkah hukumnya, kami akan laporkan juga segera. Hari ini juga kami sudah ada yang laporkan kok dari Tim Pemenangan Nasional," kata Ronny di Media Center Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).
Ia mengatakan, potensi pelaporan ini juga dilakukan terhadap kasus dugaan adanya mobilitasi aparatur desa dalam acara silaturahmi dengan perangkat desa se-Indonesia yang digelar Gerakan Desa Bersatu di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Minggu (19/11) kemarin dengan dihadiri oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga: Survei Terbaru LSI Denny JA: Basis Ganjar di Jateng Digerus Gibran, Suara Anies Merangkak Naik
"Jadi sekali lagi, terkait dengan tekanan inikan tidak muncul secara tiba-tiba ya. Kalau kita runut lagi, dulu pernah ada pertandingan voli kemudian ada oknum dari salah satu Kapolsek itu datang untuk meminta supaya tidak terjadi," tuturnya.
"Kemudian juga pun kalau kita ingat ada, Ketua BEM UI Melki Sedek itu juga sampaikan, dan jugapun kalau tmn tmn ingat ada kejadian juga di Buton salah satu oknum polisi yang membakar baliho kita, itu jugapun rangkaian peristiwa," sambungnya.
Untuk itu, adanya beberapa kejadian diyakininya tidak muncul secara spontan begitu saja. Menurutnya, semua pasti berdasarkan rangkaian.
"Jadi saya perlu sampaikan bahwa ini tidak hanya peristiwa yang muncul, isu ini hanya muncul sekedar muncul saja, tapi ini berdasarkan rangkaian-rangkaian peristiwa yang sebelimnya sudah ada," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, semua masyarakat juga harus berpartisipasi menyelamatkan demokrasi.
Baca Juga: Gibran Hadiri Acara Gerakan Desa Bersatu di GBK, TPN Ganjar-Mahfud Desak Bawaslu Tindak Tegas
"Dan ini kita harapkan bahwa partisipasi Masy untuk terlibat juga terhadap proses demokrasi yang sedang kita jalankan ini. Dan kami pingin sampaikan ini bukan pemilu lima tahunan, ini bukan soal Pak Ganjar, ini bukan soal Pak Mahfud, tetapi ini soal hukum dan dekokrasi yang harus kita jaga bersama-sama," katanya.
Intervensi Penguasa
Sebelumnya, Sekrestaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengaku mereka tengah mengalami tekananan. Hal itu disampaikannya dengan menyinggung adanya intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK).
"Ya tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan ya. Kalau kita lihat konstitusi saja bisa diintervensi, padahal lembaga yudikatif. Apalagi yang lain," kata Hasto di sebuah hotel di Jakarta Pusat, Sabtu (18/11) sebagaimana dikutip Suara.com.
Dia menyebut tekanan itu seperti yang dialami oleh koleganya di PDIP, Adian Napitupulu. Kemudian tekanan kepada Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang mengungkap soal elaktabilitas Ganjar-Mahfud MD yang meningkat.
"Jadi berbagai signal-signal itu sudah ada. Tetapi bagi kami ketika poltik itu digerakkan pada keyakinan untuk masa depan bangsa dan negara, dan berakar kuat pada sejarah bagaimana kekuasaan itu untuk rakyat, bagaimana reformasi memang untuk menggelorakan semangat anti kolusi, nepotisme, dan korupsi. Ya ini menumbuhkan jati diri yang makin kokoh," tutur Hasto.
Oleh karenanya, karena merasa sama-sama mengalami tekanan, dia menyebut TPN Ganjar-Mahfud berkomunikasi dengan pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhamaimin Iskandar.
"Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN, karena merasakan hal yang sama. Sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada di koridornya," kata Hasto.
"Demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan, bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan," imbuh dia.
