Infografis
Suara.com - Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy mengungkapkan jika pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum untuk mengajukan laporan ke Bawaslu RI.
Hal itu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto soal adanya tekanan dan intervensi dari penguasa di Pemilu 2024.
"Kami sedang menginventarisir bukti-bukti yang ada, dan kami sudah siapkan juga untuk langkah hukumnya, kami akan laporkan juga segera. Hari ini juga kami sudah ada yang laporkan kok dari Tim Pemenangan Nasional," kata Ronny di Media Center Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).
Ia mengatakan, potensi pelaporan ini juga dilakukan terhadap kasus dugaan adanya mobilitasi aparatur desa dalam acara silaturahmi dengan perangkat desa se-Indonesia yang digelar Gerakan Desa Bersatu di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Minggu (19/11) kemarin dengan dihadiri oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Jadi sekali lagi, terkait dengan tekanan inikan tidak muncul secara tiba-tiba ya. Kalau kita runut lagi, dulu pernah ada pertandingan voli kemudian ada oknum dari salah satu Kapolsek itu datang untuk meminta supaya tidak terjadi," tuturnya.
"Kemudian juga pun kalau kita ingat ada, Ketua BEM UI Melki Sedek itu juga sampaikan, dan jugapun kalau tmn tmn ingat ada kejadian juga di Buton salah satu oknum polisi yang membakar baliho kita, itu jugapun rangkaian peristiwa," sambungnya.
Untuk itu, adanya beberapa kejadian diyakininya tidak muncul secara spontan begitu saja. Menurutnya, semua pasti berdasarkan rangkaian.
"Jadi saya perlu sampaikan bahwa ini tidak hanya peristiwa yang muncul, isu ini hanya muncul sekedar muncul saja, tapi ini berdasarkan rangkaian-rangkaian peristiwa yang sebelimnya sudah ada," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, semua masyarakat juga harus berpartisipasi menyelamatkan demokrasi.
Baca Juga: Survei Terbaru LSI Denny JA: Basis Ganjar di Jateng Digerus Gibran, Suara Anies Merangkak Naik
"Dan ini kita harapkan bahwa partisipasi Masy untuk terlibat juga terhadap proses demokrasi yang sedang kita jalankan ini. Dan kami pingin sampaikan ini bukan pemilu lima tahunan, ini bukan soal Pak Ganjar, ini bukan soal Pak Mahfud, tetapi ini soal hukum dan dekokrasi yang harus kita jaga bersama-sama," katanya.
