Infografis
Suara.com - Komisi II DPR RI menyetujui rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi II bersama penyelenggara Pemilu dan pemerintah hari ini, Senin (20/11/2023).
Persetujuan itu dibacakan langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di akhir rapat setelah mendengarkan penjelasan dari Bawaslu, pemerintah, DKPP hingga anggota Komisi II DPR.
"Menyetujui rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum," kata Doli.
Adapun sebelumnya, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja membeberkan soal dasar pertimbangan pihaknya membuat rancangan Perbawaslu tersebut.
Baca Juga: Bawaslu Diminta Tegas Sikapi Pantun Cawapres Cak Imin Dan Mahfud MD
Menurutnya, semua berdasarkan ketentuan mengenai teknis pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum yang masih masih menggunakan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2019 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti.
"Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menentapkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum," kata Bagja.
Sebelumnya, Komisi II DPR menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, Selasa (31/10/2023) malam.
"Menyetujui, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia membacakan kesimpulan rapat, Selasa (31/10/2023).
Baca Juga: Singgung Sumpah Jabatan dan Akhirat, JK Ingatkan Aparat Negara Harus Netral dalam Pemilu
Rapat bersama antara DPR, pemerintah, dan penyelenggara Pemilu itu sekaligus menyepakati Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
"Sebagai berikut, Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Rancangan PerBawaslu tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum," kata Doli.
"Dengan catatan agar KPU RI dan Bawaslu RI memperhatikan saran dan masukan dari anggota DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan DKPP RI," tandasnya.
