Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi soal nilai jeblok yang diberikan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Cawapres pendamping Ganjar tersebut langsung membela diri.
Mahfud mengungkapkan skor jeblok itu diberikan usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial. Putusan yang dimaksud ialah terkait batas usia capres-cawapres.
Putusan tersebut dianggap mengandung konflik kepentingan demi memuluskan langkah putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
Putusan itu diambil ketika paman Gibran, Anwar Usman masih menjabat sebagai ketua MK.
"Iya skala 5 dari 10 itu setelah putusan MK," kata Mahfud di Jakarta Timur, Minggu (19/11/2023).
Agar objektif, Mahfud meminta publik untuk melihat hasil survei Kompas yang mengungkap penegakan hukum di pemerintahan Jokowi itu mencapai skor 64. Angka itu menjadi yang paling tertinggi sepanjang pemerintahan Jokowi.
Skor tinggi juga terungkap dalam bidang politik dan keamanan pada pemerintahan Jokowi.
"Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan pak Jokowi dan itu menteri polhukamnya saya," ucapnya.
Skor Jeblok dari Ganjar
Baca Juga: Dibongkar Ketum Gerakan Desa Bersatu: Ada Capres Sogok Kades Rp 1 Juta Setiap Bertemu Demi Dukungan
![Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyampaikan paparannya dalam deklarasi TPD DIY Ganjar-Mahfud di Yogyakarta, Kamis (16/11/2023). [Suarajogja.id/Hiskia Andika Weadcaksana]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/11/16/87837-ganjar-pranowo.jpg)
Sebagaimana diketahui, Ganjar sempat memberikan skor atau penilaian berupa angka lima terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia.
