Infografis
Suara.com - Calon Presiden Ganjar Pranowo menyinggung soal jebloknya nilai persepsi publik terhadap lembaga-lembaga hukum termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belakangan menjadi sorotan publik.
Diketahui, KPK sedang disorot terkait dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinannya terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang kini berstatus tersangka. Selain KPK, MK juga menjadi sorotan gegara putusan soal batas usia capres dan cawapres. Buntut putusan kontroversial itu, Ketua MK Anwar Usman pun telah dicopot lantaran dianggap melakukan pelanggaran berat atas putusan hakim MK.
Terkait masalah itu, Ganjar pun sempat ditanyakan oleh panelis Prof Zainal Arifin Mochtar dalam sebuah acara yang digelar Alumni Universitas Negeri Makassar di Hotel Four Points, Kec. Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11) kemarin.
Dalam acara itu, Prof Zainal meminta tanggapan Ganjar soal kondisi lembaga penegak hukum yang kini sedang ramai menjadi sorotan.
"Dengan kondisi begini, membuat arus baliknya bagaimana? misalkan kalau kita melihat KPK berantakan betul, MK, orang bilang Mahkamah Keluarga, membuat arus baliknya, kira-kira Mas Ganjar membayangkan sebagai seorang presiden, mau membalikan ke arus yang baik itu bagaimana?" tanya akademisi Prof Zainal Arifin Mochtar kepada Ganjar, dikutip Minggu (19/11).
Menjawab hal itu, Ganjar pun mengganggap butuh ketegasan seorang pemimpin dalam hal ini presiden untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga-lembaga negara yang mendapat nilai jeblok.
"Ketika kewenangan itu ada, dan diberikan kepada seorang pemimpin, pemimpinnya yang kemudian membikin arusnya itu di balik," kata Ganjar.
Ganjar juga menganggap perlu adanya perubahan regulasi agar bisa mengembalikan kepercayaan publik atas kondisi saat ini.
Selain itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menilai butuh kolaborasi banyak pihak termasuk media untuk membangun arus balik yang positif.
Baca Juga: Janji Manis Ganjar di Purwakarta: Kasih Akses Modal untuk Pelaku UMKM
"Dukungan kedua adalah kolaborasinya dengan kondisi sosiologis yang terjadi di masyarakat, agamawan, ilmuan, budayawan, media. Ketika kegelisahaan itu semuanya muncul, rasanya ini yang mesti di akomodasi, untuk kemudian membalikan situasi itu. Dan ketika regulasinya tidak mencukupi, ya diubah regulasinya," bebernya.
