Infografis
Suara.com - Sekrestaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto membantah soal beredarnya dokumen pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo.
Justru dia balik menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo menjadi calon wakil presiden. Meski demikian, Hasto tidak mau menyebut berhembusnya isu pakta integritas itu sebagai upaya untuk menutupi putusan MK.
"Kalau itu kami enggak tahu, tapi kan aksi reaksi. Bagi kami hal-hal yang seperti itu, kami tidak melakukan, ya. Pencederaan pakta integritas yang tertinggi itu adalah terhadap konstitusi, sekali lagi ketika MK saja itu bisa diintervensi, maka ini pelanggaran integritas yang paling dahsyat, karena itu melanggar konstitusi, demi ambisi," kata Hasto di sebuah hotel di Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023) dikutip Suara.com.
Dia menegaskan mereka tidak berbuat sedemikian rupa untuk bisa memenangkan Ganjar sebagai presiden menggantikan Joko Widodo.
"Oh, kami tidak, tadi dari Pak Arsjad (Ketua TPN Ganjar-Mahfud) juga menegaskan bahwa, no black campaign," katanya.
"Kami tidak mengenal model-model manipulasi. Drama dulu ada Ratna Sarumpaet. Dan ini kan muncul suatu drama-drama yang baru. Kami tidak pakar menjadi sutradara pemain penulis naskah semua sekaligus. Kami enggak punya pengalaman di situ," imbub Hasto.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara soal terkait beredarnya dokumen pakta integritas yang disebut-disebut ditemukan penyidik antirasuah saat penggeledahan terhadap Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan kawan-kawan yang terjaring OTT.
Berdasarkan dokumen yang beredar di kalangan jurnalis, Pakta integritas tersebut berisi lima komitmen Mosso sebagai Pj Bupati Sorong.
Salah satunya berbunyi, 'Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.'
Menanggapi itu, Ketua KPK Firli Bahuri belum bisa memastikan kebenarannya terkait temuan penyidik saat penggeledahan beberapa waktu lalu.
