Infografis
Suara.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menyebut MK baru saja mengalami fase krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal itu diungkapkan Suhartoyo setelah menggantikan Anwar Usman yang dicopot karena melanggar kode etik.
Pelanggaran berat yang dilakukan Anwar Usman terkait putusan 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.
"Kami menyadari semakin strategis dan pentingnya lembaga peradilan ini, semakin besar pula tantangan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya," kata Suhartoyo di ruang sidang Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).
"Sebagaimana kita ketahui bersama Mahkamah Konstitusi baru saja melewati salah satu fase krisis kelembagaan yang belum pernah terjadi sebelumnya," tambah dia.
Baca Juga: Tangis Suhartoyo Usai Resmi Jadi Ketua MK, Sedih Bahas Koleganya
Adapun fase krisis yang dimaksud ialah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan sembilan hakim konstitusi melakukan pelanggaran etik.
Namun, Suhartoyo mengaku bersyukur lantaran fase krisis tersebut dianggap sudah selesai dengan cara yang baik dan bermartabat.
"Dalam konteks ini MK tentu tidak dapat terus larut meratapi peristiwa yang baru saja terjadi ini. Kami pun menyadari ada eskpektasi dan harapan tinggi yang dibebankan di pundak saya sebagai Ketua MK yang baru untuk mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan terhadap Mahkamah," tandas dia.
Gantikan Posisi Anwar Usman di MK
Diketahui, Hakim Konstitusi Suhartoyo resmi dilantik sebagai Ketua MK hari ini dalam sidang yang dimulai sekitar pukul 10.21 WIB.
Baca Juga: Batang Hidung Anwar Usman Tak Nampak Saat Suhartoyo Dilantik Jadi Ketua MK
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," kata Suhartoyo, Senin.
Sekadar informasi, pelantikan Suhartoyo dilakukan usai Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) menetapkannya sebagai Ketua MK. Selain itu, Saldi Isra juga diputuskan tetap menjadi Wakil Ketua MK.
"Kami menyepakati Ketua MK terpilih adalah Bapak Suhartoyo dan inshaallah akan diambil sumpahnya pada hari Senin," kata Wakil Ketua MK Saldi Isra di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).
Diberitakan sebelumnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim berkenaan dengan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.
![Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat memberikan keterangan pers di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/11/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/11/08/75559-anwar-usman-mahkamah-konstitusi.jpg)
"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, prinsip keberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie di ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).
Dengan begitu, Anwar dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Ketua MK. MKMK, dalam putusannya memerintahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru dalam waktu 2 X 24 jam.
"Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir,” ujar Jimly.
Anwar juga tidak boleh terlibat dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan atau sengketa pemilu dan pilpres.
