Infografis
Suara.com - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan dirinya mengajak semua pihak untuk menjaga proses demokrasi pada Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan menanggapi video viral oknum Satpol PP mencopot sejumlah spandul dan poster bergambar bakal calon Presiden Ganjar Pranowo yang diduga terjadi di Pemantang Siantar, Sumatera Utara.
"Kita harus terus-menerus berteriak soal netralitas aparat. Satu-dua hari ini TPN Ganjar-Mahfud akan buka pos pengaduan. Kami akan pelajari case by case dengan melihat bukti-buktinya. Kami akan memprioritaskan laporan ke Kapolri," kata Todung di Media Center Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023).
Todung mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud dalam waktu dekat akan meluncurkan pos pengaduan dan mengundang semua pihak untuk melapor ke call center netralitas aparat negara.
Baca Juga: Di Hadapan Warga Sumut, Ganjar Singgung Soal yang Berkuasa Kuat Bakal Tumbang
Menurutnya, kalau laporan tidak ditanggapi maka itu berarti kasat mata ada ketidaknetralan. TPN Ganjar-Mahfud tidak mengancam tapi masyarakat tidak bodoh dan diam saja bila ada ketidaknetralan aparat negara.
Untuk itu Todung mengimbau pejabat dan aparat pemerintahan untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu. Sebab di tangan merekalah yang bertanggung jawab kalau pemilu ini nantinya cacat.
"Jangan anggap penyelesaian di Bawaslu dan KPU tidak akan mendelegitimasi hasil pemilu yang curang. Karena rakyat punya memori," ujarnya.
Todung mengingatkan, ujung tindakan ketidaknetralan aparat pasti nantinya akan bermuara ke sengketa pemilu. Kalau pemilu ini cacat maka legitimasi hasil pemenang pemilu tidak akan diperoleh.
Ia mengatakan, keterlibatan aparat untuk capres tertentu dan mendiskreditkan capres lain itu akan mendelegitimasi hasil pemilu.
Baca Juga: Ganjar Curhat Soal Kegelisahan Pasca Putusan MKMK, PPP: Itu Ekspresi Kekecewaan Publik
"Kami tidak ingin masyarakat menjadi divided society atau masyarakat terpecah karena ini tidak baik bagi bangsa yang sedang menyambut Indonesia emas," tuturnya.
Todung mengingatkan, kalau masyarakat terpecah terjadi maka Indonesia mundur setback sangat jauh.
"Kalau ini terjadi akan membuat saya sedih melihat pemilu 2024. Apa kita akan biarkan bangsa ini mundur? Tidak," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan Pemilu 2024 adalah prosesnya. Harga mati bahwa proses Pemilu tidak boleh dicampuri pihak yang tengah berkuasa.
"Kami sangat kesal dan marah, begitu banyak kejadian yang mencederai proses demokrasi," ujarnya.
Todung menyebutkan, dalam masa pemilu wajar apabila baliho capres dan cawapres ada dimana-mana. Namun sayangnya banyak baliho pasangan Ganjar-Mahfud yang diturunkan aparat kepolisian dan Babinsa dan Satpol PP. Namun di sisi lain ada baliho Prabowo-Gibran yang dibiarkan.
"Ini abuse of power oleh aparat. Apakah mereka mendapat perintah dari atas atau tidak, bagi saya itu tidak penting. Sebab mereka sebagai aparat hukum tidak boleh menciderai proses pemilu," pungkasnya.
