Cek Fakta
Suara.com - Anwar Usman diputuskan bersalah karena melakukan pelanggaran berat yakni melanggar kode etik Hakim Konstitusi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres-cawapres.
Adik ipar Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu kemudian dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK dan melarang Anwar terlibat dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan atau sengketa pemilu dan pilpres oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Keputusan MKMK tersebut kemudian mendapat respon dari bakal calon presiden (bacapres) yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024 mendatang. Seperti Ganjar Pranowo yang mengungkapkan menghormati keputusan MKMK tersebut. Menurutnya, keputusan MKMK tersebut bisa dinilai langsung oleh masyarakat.
"Ya, saya sih nggak akan berkomentar soal itu karena sudah diputuskan, ya, kita hormati atas keputusannya. Semuanya silakan menilai sendiri-sendiri akan proses yang terjadi di sana. Kita harapkan demokrasinya besok lebih baik saja," kata bakal capres yang diusung PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo.
Baca Juga: Anies Berharap Ketua MK yang Baru Pengganti Anwar Usman Bisa Jaga Marwah Mahkamah
Sementara itu, bakal capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengemukakan hal senada. Ia mengaku menghormati putusan MKMK yang dinilai sudah berdasarkan fakta yang objektif.
"Kita hormati keputusan majelis kehormatan, dan majelis kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, transparan, yang mengandalkan pada data, informasi yang sahih."
Lebih lanjut, ia berharap putusan MKMK itu nantinya bisa menjaga kehormatan MK.
"Harapannya keputusan-keputusan dari majelis kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan Mahkamah yang sangat terhormat," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI ini bahkan menilai putusan MKMK bersifat final dan dianggap mampu mengembalikan marwah MK.
"Oleh karena itu saya ingin sampaikan barangkali ini sudah tuntas, ini selesai kita hormati keputusannya dan mudah-mudahan bisa menjaga marwah konstitusi," katanya.
Sementara itu, bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto memilih bungkam saat diminta merespons putusan MKMK. Momen itu terjadi saat Prabowo baru saja rampung menjadi narasumber acara 'Sarasehan 100 Ekonom di Menara Bank Mega', Jakarta Selatan (Jaksel) pada Rabu (8/11/2023).
Pantauan Suara.com, Prabowo langsung melambaikan tangan ke arah awak media saat ditanya tanggapannya terkait putusan MKMK.
Setelah itu, Prabowo kabur ke mobilnya sambil berlari kecil. Menteri Pertahanan itu tampak didampingi keponakannya, Budisatrio Djiwandono.
Sebelumnya diberitakan, MKMK memutuskan, sembilan Hakim Konstitusi melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim terkait putusan batas usia capres-cawapres. Semuanya dijatuhi sanksi berupa teguran lisan.
"Para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie di ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).
Sembilan hakim yang dijatuhkan sanksi berupa teguran lisan secara kolektif itu dinyatakan melanggar kode etik lantaran para hakim konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).
Selain itu, MKMK juga mencopot Anwar Usman dari Ketua MK karena melakukan pelanggaran berat yakni melanggar kode etik hakim.
"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, prinsip keberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan,” jelas Jimly.
Anwar dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Ketua MK. MKMK dalam putusannya memerintahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru dalam waktu 2x24 jam.
Namun begitu, MKMK menegaskan tidak mempertimbangkan untuk mengubah atau membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023.
"Majelis Kehormatan berpendirian untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023," kata Anggota MKMK Wahiduddin Adams.
