Panglima TNI Ultimatum Prajurit Tak Netral di Pemilu 2024: Ada Penindakan Hukum!

Suara.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menekankn para prajurit TNI harus netral dalam menghadapi Pemilu 2024. Menurut dia, netralitas prajurit menjadi kunci untuk menjadikan pelaksanaan Pemilu berjalan secara aman dan damai.

"Kuncinya kalau mau Pemilu ini aman damai sejuk ya dimulai dulu dari TNI-Polri harus netral dulu. Kalau TNI netral ya saya yakin dia akan fokus menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI melindungi segenap bangsa dan negara mereka akan mudah melaksanakan tugas," kata Yudo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Yudo mengatakan penekanan terhadap netralitas prajurit TNI sudah ia lakukan jauh hari, bukan hanya saat ini, melainkan sejak beberapa bulan lalu.

"Bahkan sudah para prajurit ini saya minta beri buku saku untuk netralitas TNI," kata Yudo.

Baca Juga: Tekankan Jenderal Agus Harus Netral, Fraksi PDIP Tanya Panglima TNI Berani Tolak Perintah Presiden atau Tidak?

Bukan cuma buku saku, pentingnya netralitas bagi para prajurit juga dilakukan dengan cara-cara pemberian sanksi berupa penindakan hukum.

"Jadi upaya-upaya untuk memberikan penekanan kepada prajurit bahkan sampai ada ancaman apabila mereka tidak netral akan dilaksanakan penindakan hukum. Ini pun sudah ada. Jadi harapan saya prajurit TNI di mana pun berada dan bertugas harus netral," kata Yudo.

Yudo meminta apabila ada prajurit yang tidak netral untuk dilaporkan kepada masing-masing atasannya.

"Laporkan kepada atasannya, kan sudah ada juga di situ, bagaimana kalau mereka melakukan pelanggaran dan sebagainya tidak netral memihak dan sebagainya, kan sudah ada," kata Yudo.

Baca Juga: KontraS: Agus Subiyanto Jadi KSAD Hanya Demi Memuluskan Jalan Sebagai Panglima TNI