Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Indostrategic sekaligus analis politik, Ahmad Khoirul Umam menilai, pindahnya Gibran Rakabuming Raka ke Partai Golkar bakal memberikan pengaruh terhadap PDIP.
Menurutnya, apabila putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu benar-benar bergabung ke partai pohon beringin, maka suara PDIP termasuk di Jawa Tengah terancam tergerus.
Awalnya Umam menyampaikan, dalam konteks pertarungan di Jawa Tengah, secara umum basis kekuatan Gibran adalah ceruk massa PDIP. Karena itu, kata dia, jika Gibran berlaga dalam Pilpres dari luar gerbong PDIP, bisa dipastikan mesin politik Gibran dan PDIP akan saling menggerus satu sama lain.
Menurutnya, jika 2019 lalu PDIP bisa menguasai 28 dari 35 kabupaten-kota di Jateng, maka kemungkinan dominasi suara PDIP di 2024 bisa berkurang.
Baca Juga: Koalisi Indonesia Maju Umumkan Susunan TKN Prabowo-Gibran Siang Ini
"Jaringan relawan Jokowi yang bekerja untuk pemenangan putra sulung Jokowi, mesin politik PSI yang dipimpin putra bungsu Jokowi, dan mesin politik partai-partai pengusung Prabowo-Gibran akan merangsek dan melakukan penetrasi lebih dalam ke kantong-kantong suara PDIP. Bahkan jika Gibran masuk ke Golkar, maka Golkar Jateng akan efektif menggerus suara PDIP di kandang banteng," kata Umam kepada wartawan, Senin (6/11/2023).
![Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming disambut Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto di arena rapat pimpinan nasional (rapimnas) partai beringin yang digelar di Kantor DPP, Sabtu (21/10/2023). [Suara.com/Rakha Arlyanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/10/21/49996-gibran-rakabuming-disambut-ketum-partai-golkar-airlangga-hartarto.jpg)
Ia mengatakan, akan diakui atau tidak agresifitas mesin-mesin politik Prabowo-Gibran itu akan berdampak pada basis dukungan suara pasangan Ganjar- mahfud di Jateng.
"Terlebih lagi jika ternyata mesin politik PDIP Jateng di bawah kepemimpinan Bambang Pacul Wuryanto yang di awal-awal dulu bersebrangan dengan Ganjar, ternyata "setengah hati" memenangkan Ganjar. Fenomena itu bisa terjadi jika dinamika politik internal PDIP belum selesai," tuturnya.
Umam lantas melihat adanya potensi pada pihak-pihak yang dulu berseberangan dengan Ganjar.
Menurutnya, bukan tidak mungkin kalau nantinya Ganjar memenangkan pertarungan Pilpres, elit-elit PDIP Jateng itu lah yang akan menjadi sasaran tembak utama untuk disingkirkan.
Baca Juga: Bertebaran Baliho Capres-Partai Sibuk Promosi, Akankah Masih Ingat Janji?
"Karena itu, mereka akan bekerja total untuk menangkan PDIP, tapi belum tentu untuk memenangkan Ganjar," pungkasnya.
Gibran Di-Golkarkan
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi bagian keluarga besar PDIP.
Sebabnya, Gibran disebut sudah bergabung ke partai Golkar setelah dicalonkan menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
"Kami sudah menerima telepon dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahwa Mas Gibran ini di 'kuning-kan', di Golkar-kan. Maka otomatis Gibran karena mencalonkan bersama Prabowo sudah tidak menjadi bagian dari keluarga PDIP lagi," kata Hasto seusai Rapat Koordinasi DPD PDIP NTB di Mataram, Minggu (5/11/2023).
![Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. [Suara.com/Bagaskara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/11/02/56100-sekjen-pdip-hasto-kristiyanto.jpg)
Ia mengatakan berdasarkan undang-undang calon presiden dan calon wakil presiden di usung oleh partai politik atau gabungan parpol. Sedangkan, PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo sudah mengusung Ganjar-Mahfud MD, sehingga berdasarkan Undang-undang Parpol, seseorang tidak bisa diusung parpol yang berbeda karena ini bisa menyebabkan gugurnya seseorang ketika memiliki Kartu Anggota (KTA) ganda.
"Ini juga diatur dalam pilkada, sehingga di dalam pilpres pun calon presiden dan calon wakil presiden memiliki KTA ganda maka tidak bisa (dicalonkan)," tegas Hasto.
Menurutnya, putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah mengirimkan surat pengunduran diri, sehingga secara etika politik terpenuhi.
"Dipenuhi artinya Gibran yang sudah pamit melalui Mbak Puan. Itu artinya pamit untuk dicalonkan dengan Partai Gerindra dan Golkar," ujarnya.
Hasto membantah jika PDIP kesulitan memberhentikan Gibran, hanya saja apa yang terjadi saat ini adalah sebuah realitas politik, namun realitas itu juga harus mengedepankan etika.
"Politik itu bicara tentang etika, rakyat yang menyuarakan itu. Karena di atas partai ada rakyat," tuturnya.
Oleh karena itu, lanjut Hasto, karena Gibran sudah dicalonkan oleh partai lain maka secara otomatis Gibran sudah tidak memiliki KTA PDIP.
"Oh tidak (KTA) karena secara resmi kalau masih kader PDIP, maka Gibran tidak bisa dicalonkan oleh Golkar. Itulah ketentuan konstitusi kecuali kalau dilakukan perubahan lagi. Kan kemarin sudah dilakukan perubahan untuk usia dan pengalaman," kata dia.
