Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyebut Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, memiliki agenda yang tak bisa ditinggalkan pada Minggu (5/11/2023). Karena itu, Prabowo tak bisa hadir dalam acara Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di kawasan Monumen Nasional (Monas), Minggu (5/11/2023).
Prabowo bersama kedua Bakal Calon Presiden (Bacapres) lainnya Anies Baswedan dan Ganjar Pramowo disebut telah diundang untuk hadir agenda tersebut. Namun, hanya Anies yang terlihat memenuhi undangan itu.
"Pak Prabowo kebetulan juga ada kegiatan yang lain," ujar Fadli Zon ditemui Suara.com dan wartawan lain usai acara.
Meski tak datang, Fadli Zon menyebut Ketua Umum Partai Gerindra itu sangat mendukung kemerdekaan Palestina dan mengutuk serangan kejam zionis Israel. Apalagi, perbuatan Israel sudah tergolong pembantaian manusia alias genosida dan melanggar hak asasi manusia.
"Beliau juga menyatakan hal itu dan mengecam apa yang terjadi sekarang ini di Gaza dan apa yang dilakukan oleh Israel ini harus dihentikan, harus distop karena ini menuju dan bahkan meurut saya sudah jadi genosida," jelasnya.
Lebih lanjut, Fadli menceritakan pengalamannya bersama Prabowo yang menolak ajakan berkunjung ke masjid Al-Aqsa lantaran kini telah dikuasai Israel.
"Pak Prabowo mengatakan saya tidak akan menginjakkan kaki di sana sampai Palestina merdeka, kira-kira begitu," pungkasnya.
Undang Capres
Sebelumnya pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeklaim sudah mengirim undangan untuk semua kandidat Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk hadir dalam Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di Silang Monumen Nasional (Monas), Minggu (5/11/2023). Namun, hanya Anies Baswedan saja lah yang hadir dalam kegiatan ini.
Baca Juga: JK Ajak Indonesia Bersatu dengan Negara Islam Timur Tengah Bela Palestina dari Penjajahan Israel
Hal ini disampaikan oleh pembawa acara dari atas panggung sebelum mempersilakan Anies berpidato. Ia menyebut undangan mengikuti aksi ditujukan pada seluruh bangsa Indonesia, termasuk partai politik.
