Jimly Khawatir Kepercayaan Publik ke MK Runtuh: Bisa Picu Konflik Pemilu 2024

Suara.com - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengaku khawatir jika kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) gagal dikembalikan.

Dia menyinggung soal para pelapor dugaan pelanggaran etik hakim ke MKMK rata-rata menginginkan sanksi paling berat kepada para hakim konstitusi yang dianggap melanggar etik, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat.

"Jadi, menggambarkan betapa seriusnya masalah MK kita, baik secara internal maupun juga terkait dengan harapan publik," kata Jimly ditemui Suara.com di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023) malam.

Namun, Jimly menyoroti tugas MK sebagai lembaga yang berwenang mengadili sengketa atau perselisihan hasil pemilu.

Di sisi lain, peralihan kepemimpinan nasional pada 2024 nanti harus berlangsung damai dan konstitusional. Untuk itu, MK harus betul-betul menjadi lembaga yang dipercaya.

"Sebab, kalau tidak terpercaya, itu menimbulkan masalah. Bisa memicu konflik di mana-mana," ujar Jimly.

"Apalagi, ini kan tiga pasangan capres-cawapres ini kayaknya sama kuat ini, 30-an persen semua (elektabilitasnya). Ini kan bisa ribut," tambah dia.

Untuk itu, Jimly berharap putusan MKMK soal dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi yang bakal dibacakan pada Selasa (7/11) nantinya bisa memberi keadilan dan menjadi solusi untuk rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap MK.

Sekadar informasi, laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim disampaikan sejumlah pihak lantaran MK mengabulkan sebagian gugatan dalam perkara 90/PUU-XXI/2023.

Baca Juga: Meski Jumlah Aduan Paling Sedikit, Wahiduddin Adams Jadi Hakim Terakhir yang Diperiksa MKMK Hari Ini

Dalam putusan itu, MK memperbolehkan orang yang berusia di bawah 40 tahun menjadi capres atau cawapres jika pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah melalui pilkada.