Gibran Gagal Jadi Cawapres Gak Pengaruh! Kaesang Klaim PSI Tetap Dukung Prabowo

Suara.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menegaskan, partainya akan tetap berada di Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mendukung Prabowo Subianto. Ketegasan Kaesang tersebut guna menjawab sikap PSI apabila Gibran Rakabuming Raka gagal menjadi cawapres.

Potensi kegagalan Gibran menjadi bakal cawapres itu terbuka seiring sidang etik kepada para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini sedang dilakukan Majelis Kehormatan MK (MKMK).

Putusan dari sidang etik itu bisa saja membatalkan hasil dari judicial review Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia capres-cawapres.

"Enggak apa-apa, kita tetap di KIM, mau berubah, nggak berubah, kita tetap," kata Kaesang di Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Baca Juga: SMRC: Gibran Lebih Dikenal Ketimbang Cawapres Lain, Tapi Belum Tentu Sumbang Suara

Tak cukup sekali, Kaesang kembali menegaskan, tidak menjadi soal nantinya cawapres Prabowo berubah atau tidak, PSI tetap konsisten mendukung Ketua Umum Partai Gerindra itu menjadi capres.

"Enggak apa-apa. Kita udah berkomitmen dengan Prabowo," ujar Kaesang.

Keyakinan Koalisi Indonesia Maju

Koalisi Indonesia Maju (KIM) berkeyakinan Gibran Rakabuming Raka tetap melaju mendampingi Prabowo Subianto. Mereka yakin Gibran tidak akan gagal dalam menjadi cawapres.

Sebelumnya, ramai pembicaraan mengenai potensi Gibran gagal menjadi cawapres. Peluang tersebut bisa muncul lewat keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang saat ini sedang melakukan sidang dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi.

Baca Juga: Blak-blakan! Prabowo Sebut Kerusuhan di Rempang Disusupi Intel Asing

Nantinya, MKMK bisa saja membatalkan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia capres-cawapres. Jika begitu putusannya, maka pasangan Prabowo-Gibran terancam tidak bisa maju pada Pilpres 2024.

Menjawab kekhawatiran tersebut, sejumlah politikus dari partai-partai yang tergabung dari Koalisi Indonesia Maju memberikan komentar.

Ketua DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai putusan MK atas perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia capres-cawapres sudah sesuai prosedur.

"Putusan MK itu sudah melalui proses yang panjang dan sudah sesuai dengan prosedural semestinya. Jadi kami yakin ini adalah yang semestinya," kata Dave kepada Suara.com, Kamis (2/11/2023).

Karena itu, Dave menegaskan bahwa Koalisi Indonesia Maju tidak sampai repot-repot untuk mencari "pemain cadangan" mengisi cawapres pengganti Gibran. Sebabnya, KIM yakin Gibran tetap menjadi cawapres lantaran menganggap putusan MK sudah sesuai prosedur.

"Tidak ada niatan untuk mencari penggantinya," kata Dave.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi juga berkeyakinan pasangan Prabowo-Gibran tetap akan melaju hingga hari pencoblosan tiba.

"Insyaallah tidak gagal," kata Viva dihubungi Suara.com.

Sementara itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan Koalisi Indonesia Maju menghormati dan menjunjung tinggi hukum, termasuk proses yang tengah berjalan saat ini di MKMK.

"Kami tak ingin berandai-andai, apa yang akan menjadi keputusan MKMK nantinya, termasuk apakah nanti putusan tersebut akan berimplikasi pada putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia capres-cawapres?" ujar Kamhar.

"Jadi kita tunggu saja proses yang tengah berjalan di MKMK. Tentu saja proses ini diikuti dengan cermat dan seksama agar bisa bisa mengambil keputusan dan langkah yang pas pada saatnya nanti," kata Kamhar.

Sidang Etik MKMK

Diketahui, Kamis (2/11/2023) hari ini, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dijadwalkan akan memeriksa tiga orang hakim konstitusi terkait dengan putusan perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat capres-cawapres.

Ketua MKMK Jimly Assiddiqie mengatakan tiga hakim konstitusi yang akan menjalani sidang hari ini ialah Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic Foekh, dan Guntur Hamzah.

Untuk hakim Wahiduddin, MKMK akan melakukan pemeriksaan khusus. Mengingat, ia juga satu dari tiga anggota MKMK.

Diketahui, total ada sembilan hakim konstitusi yang diperiksa dalam sidang MKMK. Enam di antaranya sudah menjalani pemeriksaan terlebih dahulu, termasuk Ketua MK Anwar Usman.

Keenam hakim yang sudah diperiksa yakni Anwar Usman, Manahan Sitompul, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat dan Suhartoyo.

Jimly juga mengatakan pihaknya turut memeriksa Anwar Usman lagi pada Jumat (3/11/2023). Belum diketahui apa yang akan dikonfirmasi oleh MKMK terhadap Anwar Usman di pemeriksaan kedua itu.

"Ada satu lagi, kita juga akan periksa panitera dan terakhir kita akan periksa sekali lagi ketua, itu hari Jumat," kata Jimly.

Sidang terhadap hakim MK akan digelar secara tertutup. MKMK juga bakal meminta keterangan para pelapor lain terkait dugaan pelanggaran etik tersebut.

Sidang pemeriksaan dan pembuktian terhadap para pelapor itu dilakukan secara terbuka.

Putusan Usia Capres-Cawapres Bisa Dibatalkan?

Sementara terkait putusan MK soal usia capres-cawapres, Jimly Asshiddiqie menilai masuk akal apabila putusan MK terkait batas usia capres-cawapres dibatalkan. Hal itu merujuk pada Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

"Jadi setelah kami diskusikan, itu (pembatalan) masuk akal, ada gunanya. Kan, permintaannya supaya putusan MK itu dibatalkan, gitu lho. Dengan merujuk kepada UU Kekuasaan Kehakiman, (pasal) 17 yang ayat 7-nya," kata Jimly dalam sidang pemeriksaan laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu, (1/11/2023).

Dalam UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 Ayat 3 dan 4 dijelaskan ketua majelis hingga hakim anggota harus mengundurkan diri jika ada hubungan kekeluargaan dalam perkara yang ditangani.

Kemudian, pada pasal 5 juga dijelaskan ketentuan yang sama juga berlaku untukhakim atau panitera yang mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Selanjutnya, pada ayat 6 dijelaskan keputusan dinyatakan tidak sah jika melanggar ketentuan ayat 5.

"Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi ayat 6.

Sementara pasal 17 ayat 7 disebutkan bahwa perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan 6 diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

Oleh sebab itu, dia mengabulkan permintaan pelapor atas nama Denny Indrayana soal pelanggaran kode etik. Jimly juga menilai masuk akal jika putusan MKMK diputuskan sebelum tanggal 8 November.

Jadwal penyerahan capres dan cawapres pengganti di Komisi Pemilihan Umum (KPU) digelar pada 26 Oktober hingga 8 November.

"Kami runding, masuk akal itu. Oke, untuk, kalau misalnya kita tolak itu timbul kecurigaan juga 'waduh ini sengaja berlindung di balik prosedur jadwal'," jelasnya.

MK telah mengabulkan gugatan soal syarat batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. MK menyatakan seseorang bisa mendaftar capres-cawapres jika berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah menduduki jabatan publik karena terpilih melalui pemilu.

Putusan itu tentu menjadi 'karpet merah' bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi sekaligus keponakan Anwar Usman yang belum berusia 40 tahun untuk maju di Pilpres 2024.

Saat ini, Gibran telah resmi mendaftarkan diri sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.