Infografis
Suara.com - Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Abdul Gaffar Karim menyoroti adanya politik dinasti di Pemilihan Presiden 2024 (PIlpres 2024). Menurut dia, problem utama bukan di politik dinasti, melainkan dugaan rekayasa untuk memungkinkan hal tersebut.
Sejatinya, menurut Gaffar, fenomena demikian sebenarnya dapat ditemui di banyak negara dan di berbagai era. Politik dinasti, terangnya, terjadi ketika kesempatan dan pengalaman langsung untuk mempelajari politik dinikmati oleh keturunan dari mereka yang memang telah berkecimpung di dunia politik.
Meski hal ini sendiri merupakan sebuah privilese, imbuh Gaffar, isu yang perlu menjadi perhatian lebih terletak pada bagaimana proses menuju kandidasi berlangsung.
“Persoalannya bukan politik dinasti, tapi bagaimana politik dinasti dimungkinkan untuk berlangsung. Di negara maju ini bisa berjalan tanpa ada rekayasa. Di Indonesia ini agak kurang sehat,” ungkap seperti dikutip Suara.com dari laman UGM, Selasa (31/10/2023).
Isu politik dinasti dan berbagai isu lainnya, terang Gaffar, membuat sorotan publik terhadap negara cukup kuat. Namun demikian, ia melihat bahwa potensi konflik vertikal antara negara dengan masyarakat pun relatif kecil, terutama jika melihat gejala yang terjadi beberapa tahun belakangan.
Minimnya konflik memang menjadi sesuatu yang perlu disyukuri, namun alasan di baliknya menurut Gaffar cukup miris, yaitu karena masyarakat tidak terkonsolidasi dengan baik.
“Negara sangat terkonsolidasi, sementara masyarakat tidak terkonsolidasi. Ada konflik kecil di ranah elite tetapi mereka selalu cepat menemukan cara untuk rekonsiliasi dan dengan cepat menegosiasi,” ucapnya.
Berkaca pada fenomena yang terjadi di berbagai negara di dunia, ia pun mengingatkan akan bahaya erosi demokrasi, jika gerakan masyarakat tidak terlihat sehingga tidak ada oposisi yang cukup kuat.
Hal ini, menurutnya, juga menjadi isu yang perlu menjadi perhatian dan diskusi penting di balik hingar bingar pemilu 2024.
Baca Juga: Prabowo Disebut Kampanye Terselubung saat Peresmian Sumur Bor, Jokowi Diminta Turun Tangan
