Infografis
Suara.com - Isu soal Presiden tiga periode ini kembali mencuat di musim Pemilu 2024. Bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun mengkonfirmasi hal ini dan menyebut sosok "Pak Lurah". Bagaimana awal mula isu ini terjadi? Siapa Pak Lurah yang dimaksud Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto?
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut ada ketua umum beberapa partai yang mengusulkan Presiden tiga periode. Mereka menyebut "Pak Lurah" menginginkannya. Hal ini membuat banyak orang penasaran siapa Pak Lurah yang dimaksud Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Siapa "Pak Lurah"
Kepada awak media, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan isu perpanjangan jabatan Presiden 3 periode itu benar adanya. Hasto menjelaskan berbagai upaya dilakukan oleh berbagai ketum partai politik.
Baca Juga: Pasang Badan Soal Isu Pak Lurah Minta 3 Periode, Bahlil Lahadalia: Saya yang Ngomong Pertama Kali
Sehingga wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode itu muncul ke permukaan. Akan tetapi, menurut Hasto, PDIP tegak lurus dengan konstitusi dan menolak usulan tersebut.
Hasto bercerita sebelum isu itu mengemuka, ia mendapatkan pesan dari menteri yang identik dengan "big data", ada banyak yang mendorong perpanjangan jabatan sampai tiga periode.
Hasto menjelaskan bahwa para ketua umum beberapa partai yang mendorong tiga periode itu melakukannya atas permintaan Pak Lurah. Sosok yang dimaksud sebagai "Pak Lurah" oleh Hasto ini tidak disebutkan secara gamblang.
Pernah Muncul Tahun 2019
Isu ini sesungguhnya pernah muncul di tahun 2019, ketika Presiden Joko Widodo mengikuti Pemilihan Umum 2019 sebelum memasuki periode ke dua jabatan sebagai Presiden RI. Ketika isu ini muncul pertama kali, Presiden Joko Widodo juga ditanya oleh awak media mengenai kebenarannya.
Tanggapannya pada saat itu menunjukkan bahwa ia menolak jabatan Presiden 3 periode. Isu itu kemudian hilang. Namun, di tahun 2021, Politikus Amien Rais kembali menghembuskan isu terkait.
Mantan Ketua MPR ini menduga ada skenario perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. Isu tersebut mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak termasuk Presiden Joko Widodo sendiri kembali menampik berita tersebut dengan menyatakan tidak pernah punya niat untuk menjabat tiga periode.
Kini, isu tersebut dimunculkan kembali oleh Kader PDIP Adian Napitupulu bersamaan ketika Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo muncul sebagai Bacawapres mendampingi Prabowo Subianto dalam kontestasi Pemilu 2024.
Ia mengungkap hubungan Jokowi dengan PDIP memanas karena PDIP menolak permintaan Jokowi mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode.
Di sisi lain, isu ini ditepis oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menyatakan setahunya tidak pernah Jokowi meminta perpanjangan tiga periode. Namun anehnya, pernyataan Adian Napitupulu justru didukung oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut bahwa permintaan tiga periode merupakan titipan "Pak Lurah".
Sebutan Pak Lurah ini sendiri merupakan kode yang dibuat para politikus dan ketua umum partai politik untuk Jokowi. Hal ini diungkap sendiri oleh Jokowi dalam pidato di Rapat Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Agustus 2023.
"Kita saat ini sudah memasuki tahun politik, suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir siapa ini Pak lurah sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah adalah saya."
"Ya, saya saya jawab saja saya bukan Lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode, tapi perlu saya tegaskan saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai, dan sesuai ketentuan Undang-Undang yang menentukan capres-cawapres adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan, itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Bukan wewenang Pak Lurah sekali lagi." kata Jokowi dalam sidang MPR tersebut.
Demikian itu penjelasan siapa Pak Lurah yang dimaksud Sekjen PDIP Harto Kristiyanto. Benarkah itu Jokowi atau ini hanya sindiran semata?
Kontributor : Mutaya Saroh
