Suara.com - Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menegaskan isu presiden tiga periode dan penundaan pemilu bukan dari Presiden Joko Widodo, tetapi dirinya sendiri.
"Saya mau sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan pemilu pertama kali itu namanya Bahlil Lahadalia," kata Bahlil di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (28/10/2023).
Dia mengeklaim ide presiden tiga periode dan penundaan pemilu merupakan respons dirinya terhadap survei Indikator Politik yang disampaikan Burhanudin Muhtadi pada masa pandemi Covid-19.
"Kalau ide itu bagus, silakan diikuti, yang penting secara konstitusional tapi kalau tidak, ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan," ujar Bahlil.
Baca Juga: Relawan Penerus Negeri Gelar Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran, Bahlil Lahadalia Ikut Merapat
"Jadi, kalau ada yang salah bilang isu penundaan pemilu, itu salah saya, Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa," tegas dia.
Diketahui, politikus PDIP Adian Napitulu menyampaikan, renggangnya hubungan antara Jokowi dan PDIP karena ditolaknya permintaan tiga periode untuk jabatan presiden. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memastikan Jokowi tidak pernah meminta hal serupa.
Kemudian, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut berani bertanggungjawab jika memang benar adanya mengenai isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.
"Ini bisa di-crosscheck, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada," kata Hasto ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).
Ia menyampaikan, permintaan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut disuarakan oleh pihak-pihak lain yang disampaikan kepada PDIP. Namun, kata dia, sikap PDIP tegas tetap taat terhadap konstitusi.
"Melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDIP, tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti," tuturnya.