Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, meluruskan jika tidak ada pernyataan yang bertentangan antara Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, Politisi PDIP, Adian Napitupulu, dan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengenai adanya upaya untuk membuat jabatan presiden menjadi tiga periode.
"Tidak saling bertentangan. Pernyataan keduanya saling melengkapi dan ketiga-tiganya benar," kata Basarah ditemui di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10/2023).
Basarah menjelaskan, Puan hanya menyampaikan kedudukannya secara fakta kepada awak media apakah Presiden Jokowi pernah meminta kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengubah konstitusi dari masa dua periode menjadi tiga periode.
"Mbak Puan mejawab dari konten yang saya baca bahwa setahu beliau tidak pernah melihat atau mendengar Pak Jokowi meminta langsung untuk perubahan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode," tuturnya.
Baca Juga: Perindo Curiga Jokowi Jadi Biang di Balik Putusan MK Demi Gibran Maju Cawapres
"Pernyataan Mbak Puan itu benar, memang Pak Jokowi tidak pernah secara langsung menyampaikan keinginannya untuk meminta kepada Ibu Megawati mengubah UUD 1945," sambungnya.
![Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri. [Biro Pers Sekretariat Presiden]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/10/28/41259-presiden-joko-widodo-jokowi-bersama-ketua-umum-pdi-perjuangan-megawati-soekarnoputri.jpg)
Sementara di sisi lain, Basarah mengatakan, Adian menjelaskan pernyataan-pernyataan yang muncul dari pembantu-pembantu Presiden Jokowi. Basarah mempersilakan masyarakat untuk memeriksa jejak digital dari berbagai lini.
"Banyak pejabat-pejabat pemerintahan Presiden Jokowi yang menyampaikan gagasannya, keinginannya, untuk mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, Hasto mengonfirmasi tentang pengalamannya secara langsung adanya pejabat-pejabat pemerintahan Presiden Jokowi yang menyampaikan keinginannya untuk mengubah masa jabatan tersebut.
Untuk itu, kata dia, tidak ada perbedaan apalagi pertentangan pernyataan-pernyataan yang disampaikan Puan, Adian, dan Hasto kristiyanto.
Baca Juga: Pakai Baju Hitam Sendiri di Acara Partai, Basarah PDIP: Gambarkan Suasana Duka Demokrasi Indonesia
"Karena memang pada faktanya wacanya tiga periode itu faktual bisa kita lihat. Saya kira teman-teman yang hadir di sini pasti medianya sudah menulis, dari pejabat-pejabat siapa saja di lingkungan pemerintahan Presiden Jokowi dan juga ada yang ketua umum-ketua umum partai politik yang mengusulkan wacana tiga periode itu," tuturnya.
Diketahui, Adian menyampaikan, renggangnya hubungan antara Jokowi dan PDIP karena ditolaknya permintaan tiga periode jabatan Presiden. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memastikan Jokowi tidak pernah meminta hal serupa.
Kemudian Hasto menyebut, berani bertanggungjawab jika memang benar adanya mengenai isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.
"Ini bisa di-crosscheck, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada," kata Hasto ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).
Ia menyampaikan, permintaan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut disuarakan oleh pihak-pihak lain yang disampaikan kepada PDIP. Namun, kata dia, sikap PDIP tegas tetap taat terhadap konstitusi.
"Melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDIP, tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti," tuturnya.
