Infografis
Suara.com - Isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode kembali menjadi topik perbincangan hangat. Hal ini pertama kali disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu beberapa waktu lalu.
Adian mengungkap alasan keretakan hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PDIP. Menurutnya, hal itu dikarenakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menolak permintaan Jokowi. Tepatnya soal perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.
Hasto Benarkan Isu Jabatan Presiden 3 Periode Atas Permintaan 'Pak Lurah'
Isu soal masa jabatan presiden 3 periode ini dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Ia diberi tahu bahwa ada beberapa ketua umum partai yang menyuarakan hal tersebut dan ini merupakan permintaan dari 'Pak Lurah'.
Baca Juga: Megawati Disebut Zikir Tiap Malam Buat Pilih Ganjar dan Mahfud MD
"Jadi ketika saya sedang nyekar di Makam Bung Karno, Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big data-nya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode," ucap Hasto usai menghadiri deklarasi Yenny Wahid mendukung Ganjar-Mahfud di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).
"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut, dan dikonfirmasi bahwa ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah, kami mendengar itu," lanjutnya.
Setelah mengetahui hal itu, Hasto menyebut bahwa PDIP tidak satu jalan dengan para ketua umum parpol tersebut. Sebab, partai banteng merah ini, dikatakannya ingin membangun demokrasi yang sehat. Lalu, mereka juga memilih taat terhadap konstitusi.
"Kemudian, arena PDIP ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi. Maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi, itu sikap yang diambil oleh PDIP," beber Hasto.
Selain itu, Hasto juga bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya tentang permintaan 'Pak Lurah' yang turut disuarakan sejumlah ketum parpol. Ia bahkan membawa nama Tuhan dan rakyat Indonesia bahwa isu tersebut benar-benar ada.
Baca Juga: Hasto PDIP Sebut Kasih Sayang Megawati ke Jokowi Tidak Pernah Berkesudahan
"Berbagai upaya yang dilakukan berbagai Ketum, yang saya dapat informasinya, ini bisa di-crosscheck. Saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada," ujar Hasto.
Kontra Soal Isu 'Pak Lurah' Minta Jabatan Presiden 3 Periode
Partai Gerindra menjadi salah satu yang disebut-sebut ikut menyuarakan masa perpanjangan jabatan presiden hingga 3 periode. Namun, hal ini kemudian dibantah oleh Waketum Gerindra Habiburokhman. Ia mengatakan, Ketum Prabowo Subianto hingga Jokowi menolak wacana itu.
"Yang saya dengar malah sebaliknya, kalau yang dimaksud 'Pak Lurah' itu Pak Jokowi, justru beliau yang paling tegas menolak wacana tiga periode," kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (27/10/2023).
"Pak Prabowo pun tegas menolak wacana tersebut, kita bisa cek jejak digitalnya. Memang pernah ada wacana soal perpanjangan. Alasan sepertinya soal pandemi, tapi wacana padam dengan sendirinya karena sangat tidak populer," lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Umum PKB sekaligus cawapres dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) enggan berkomentar banyak. Ia hanya meminta kejelasan soal isu 3 periode ke Hasto. Sebab, menurutnya, hal tersebut mengandung bahaya.
"Hahaha tanya Pak Hasto saja jangan nanya saya. Itu pertanyaan (soal masa jabatan presiden hingga 3 periode) yang mengandung bahaya," ujar Cak Imin saat ditemui di Kantor Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2023).
Diketahui bahwa Cak Imin termasuk salah satu ketum parpol yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024, yakni dengan memperpanjang masa jabatan Jokowi. Usulan ini disampaikan pada 23 Februari 2022 lalu dan menurutnya banyak pihak yang setuju.
Klaim tersebut ia sampaikan dengan mengacu pada analisa big data milik seorang menteri yang menjadi perbincangan di media sosial. Menurutnya, dari 100 juta subjek akun medsos, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu.
Adapun sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menepis pernyataan Adian. Ia mengklaim Jokowi tidak pernah meminta perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Ia juga menyebut bahwa sesuai konstitusi, presiden hanya sampai dua periode.
"Nggak pernah setahu saya. Nggak pernah beliau (Jokowi) meminta untuk perpanjangan 3 periode. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan konstitusi jabatan Presiden itu adalah dua kali, 5 (tahun) kali 2 (periode), 10 tahun," ujar Puan usai rapat bersama tim pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden di Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Lalu, pernyataan Adian juga direspon oleh Stafsus Mensesneg Faldo Maldini. Ia mengatakan perseteruan Jokowi dan PDIP bukan hal yang perlu digosok terus menerus. Di sisi lain, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut isu tiga periode tidak benar.
Adapun sosok 'Pak Lurah' itu menjadi teka-teki. Namun, sebelumnya hal ini pernah diungkap oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Ia mengatakan panggilan tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi dan merupakan istilah yang kerap dipakai di kalangan para elite.
Panggilan itu, kata Said, tidak berkonotasi negatif. Adapun maknanya, karena Jokowi memiliki kepercayaan publik yang tinggi. Namun, sebutan tersebut ditepis langsung oleh Jokowi. Alasannya karena ia tak mau ikut campur dalam proses Pilpres 2024.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
