Infografis
Suara.com - Projo angkat bicara menjawab pernyataan dari Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI Perjuangan, Adian Napitupulu yang menyebut Presiden Jokowi meminta jabatan presiden tiga periode, namun ditolak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Kepala Badan Pemenangan Pemilihan Presiden (Bappilpres) DPP PROJO Panel Barus menganggap pernyataan Adian itu hanya tuduhan. Menurutnya tuduhan yang disampaikan Adian juga sebatas drama, bukan kebenaran.
"Tuduhan itu drama, publik harus disuguhi informasi yang benar,” kata Panel dalam keterangannya, Jumat (27/10/2023).
Panel menyampaikan Jokowi tidak pernah menginginkan perpanjangan jabatan dirinya sebagai presiden. Ia berujar, keengganan Jokowi untuk tiga periose terlihat dalam pernyataan presiden pada beberapa kesempatan.
Baca Juga: Said Didu: Negara Bisa Bubar Akibat Ambisi Satu Keluarga dari Solo
Jokowi, kata Panel, sudah berkali-kali menyatakan dirinya taat kepada konstitusi dan masa jabatan presiden maksimal dua kali berturut-turut.
Pernyataan serupa ditegaskan lagi oleh Jokowi dalam pidato pembukaan Rakernas V Projo pada Mei 2022 di Borobudur, Jawa Tengah.
Pernyataan Jokowi itu diiringi dengan sikap Projo yang juga menolak wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu 2024 pada 28 Desember 2022. Adapun Megawati, berdasarkan catatan Panel, mengumumkan penolakan serupa pada 10 Januari 2023.
"Pengumuman sikap Projo tersebut justru karena arahan Pak Jokowi untuk mengakhiri polemik di masyarakat. Jadi tidak benar Jokowi baper soal itu kemudian marah kepada PDIP,” kata Panel.
![Ketua Umum PDIP Megawati tengah dituntun oleh Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo saat menuruni anak tangga panggung Rakernas IV PDIP, Jumat (29/9/2023). [dokumentasi PDIP]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/10/25/38474-jokowi-megawati-soekarnoputri-ganjar-pranowo.jpg)
Menurut Panel, persoalan sebenarnya adalah berkairan dengan kontestasi Pilpres 2024 yang kini secara resmi diikuti oleh tiga pasangan capres dan cawapres. Mereka di antaranya Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud, dan Anies-Muhaimin.
Panel lantas meminta semua pihak mengikhlaskan Gibran Rakabuming Raka yang kini melaju di Pilpres dengan menjadi pendamping Prabowo.
“Pasangan-pasangan calon sudah didaftarkan di KPU secara resmi. Kini waktunya bertempur gagasan untuk Indonesia, tidak perlu mendiskreditkan Presiden Jokowi dengan cara seperti itu,” tandasnya.
Tudingan Adian
Usai Gibran Rakabuming Raka memutuskan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Prabowo Subianto, menyusul hubungan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan PDI Perjuangan yang disebut-sebut memanas.
Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu mengatakan bahwa semua itu disebabkan hal yang sederhana.
Menurut Adian, persoalan memanasnya hubungan Jokowi dengan PDIP, lantaran partai yang dipimpin Megawati itu tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.
"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan yang diterima Suara.com, Rabu (25/10/2023).
Menurutnya, PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.
PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.
"Kemudian ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” ungkapnya.
"Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja," sambungnya.
Lebih lanjut, ia mengaku tak antipati terhadap Jokowi, hanya saja menyesalkan perubahan sikap Jokowi yang begitu drastis terhadap PDIP.
Padahal, kata dia, sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarganya mulai dari menjadi wali kota surakarta dua periode, gubernur DKI Jakarta dan presiden dua kali.
"Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi," ujarnya.
"Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar," katanya.
