Infografis
Suara.com - PDI Perjuangan disebut tak perlu memberikan sanksi pemecatan terhadap Gibran Rakabuming Raka yang memilih menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah. Dia juga menyinggung secara etika politik, masyarakat telah menganggap Gibran sudah keluar dari PDIP.
"Bagi PDI Perjuangan, kalau pertanyaannya kenapa tidak diberhentikan? Maka sesungguhnya dalam konteks etika politik, rakyat telah menganggap Gibran keluar dari PDI Perjuangan," kata Basarah ditemui di Kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (26/10/2023).
Menurutnya, Gibran kekinian telah keluar dari keputusan garis partai. Garis partai sendiri yakni mengusung pasangan bacapres-bacawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Baca Juga: Prabowo Subianto Gunakan Hoodie Dibilang Gemoy, Netizen: Prabowo Chubbyanto
"Kita bisa lihat dari tanggapan masyarakat mengenai hal ini, jadi, tanpa harus diberhentikan secara resmi, sebenarnya rakyat sudah menganggap Mas Gibran keluar dari PDI Perjuangan karena telah mengambil keputusan keluar dari garis politik partai yang resmi," tuturnya.
Ia mengingatkan, dalam berpartai harus mengikuti semua aturan main yang berlaku.
"Dalam hal kita berorganisasi, organisasi apapun, mulai dari struktur yang paling kecil, keluarga, Sampai organisasi negara dan ada partai politik, semuanya ada aturan main, ada rules of the game," tuturnya.
Menurutnya, seharusnya Gibran sudah mengerti aturan main partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri. Apalagi Gibran juga sudah diberikan tugas oleh partainya menjadi Wali Kota Solo.
"Di dalam konteks aturan main berpartai itu, Mas Gibran selaku kader partai apalagi yang sudah mendapatkan tugas sebagai Wali Kota Solo, dia harusnya tahu persis aturan main di dalam organisasi partainya PDI perjuangan mulai dari ad/art atau aturan lain," pungkasnya.
Baca Juga: Anggap Mahfud MD Lebih Unggul dari Gibran, Elite PDIP Optimis Ganjar Menang Pilpres 2024
