Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani angkat bicara merespons Gibran Rakabuming Raka yang secara resmi telah mendaftar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Puan enggan blak-blakan berkomentar saat ditanya mengenai status Gibran di PDIP setelah mendaftar ke KPU bersama Prabowo Subianto.
"Ya selamat kepada calon presiden Mas Prabowo dan calon wakil presiden Mas Gibran yang sudah mendaftarkan hari ini ke KPU," kata Puan ditemui usai rapat rutin bersama TPN Ganjar-Mahfud di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).
Ketika awak media bertanya nasib Gibran di PDIP, pasca resmi menjadi cawapres Prabowo, Puan hanya menjawab secara diplomatis.
Baca Juga: Gabungan Harta Prabowo-Gibran: Sentuh Angka Triliunan, Jadi Pasangan Terkaya
"Ya udah, udah jadi calon wapres dari bersama dengan Mas Prabowo," tuturnya.
Lebih lanjut, saat ditanya mengenai apakah Gibran sudah mengundurkan diri dari PDIP, Puan enggan berkomentar, hanya menilai awak media pintar memancing pertanyaan.
"Mancing-mancing aja. Ya udah sebagai cawapres mas Prabowo," pungkasnya.
Untuk diketahui, pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mengikuti Pilpres 2024. Pendaftaran dilakukan di hari terakhir, pada Rabu (25/10/2023) pagi.
Sebelumnya diberitakan, tanggapan keras disampaikan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP Adian Napitupulu.
Menurutnya, semua itu disebabkan hal yang sederhana, yakni PDIP tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode.
"Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangannya yang diterima Suara.com, Rabu (25/10/2023).
Menurutnya, PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi. PDIP, kata dia, ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.
“Kemudian ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” ungkapnya.
"Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja," sambungnya.
Lebih lanjut, ia mengaku tak antipati terhadap Jokowi, hanya saja menyesalkan perubahan sikap Jokowi yang begitu drastis terhadap PDIP.
Padahal, kata dia, sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarganya mulai dari menjadi wali kota surakarta dua periode, gubernur DKI Jakarta dan presiden dua kali.
"Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi," ujarnya.
“Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar," katanya.
