Infografis
Suara.com - Usai Gibran Rakabuming Raka memutuskan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Prabowo Subianto, hubungan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut memanas dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu mengatakan bahwa semua itu disebabkan hal yang sederhana.
Menurut Adian, persoalan memanasnya hubungan Jokowi dengan PDIP, lantaran partai yang dipimpin Megawati itu tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.
"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan yang diterima Suara.com, Rabu (25/10/2023).
Baca Juga: Gibran Cawapres Prabowo Resmi Daftar ke KPU, Adian PDIP Ogah Pusing: Statusnya di Tangan Ibu Mega
Menurutnya, PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.
PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.
“Kemudian ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” ungkapnya.
"Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja," sambungnya.
Lebih lanjut, ia mengaku tak antipati terhadap Jokowi, hanya saja menyesalkan perubahan sikap Jokowi yang begitu drastis terhadap PDIP.
Baca Juga: Jawaban Adian Napitupulu Terkait Jokowi-Gibran Dipecat dari PDI Perjuangan: Bapak dan Anak Itu...
Padahal, kata dia, sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarganya mulai dari menjadi wali kota surakarta dua periode, gubernur DKI Jakarta dan presiden dua kali.
"Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi," ujarnya.
“Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar," katanya.
Pecah Kongsi
Sebelumnya, Analis Politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, menilai jika kekinian Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan PDI Perjuangan sudah pecah kongsi. Hal itu menyusul Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
"Ya saya kira sudah tidak ada bantahan apa pun bahwa Jokowi dan PDIP sudah pecah kongsi. Kalau tak pecah kongsi tentu Jokowi tidak akan merestui Gibran sebagai wakil Prabowo Subianto," kata Adi saat dihubungi Suara.com, Senin (23/10/2023).
Menurutnya, hubungan Jokowi dengan PDIP tidak ada yang bisa diselamatkan. Komunikasi juga sudah tidak bisa dilakukan.
"Sudah tidak ada yang bisa diselamatkan sudah tak ada yang sesuatu yang bisa dikomuniksikan kembali antara PDIP dan Jokowi. Kalau Jokowi tegak lurus ke PDIP tentu tak merestui Gibran maju di 2024," tuturnya.
Untuk itu, kata dia, dengan adanya hal tersebut perang terbuka antara Jokowi dengan PDIP akan terjadi.
"Ya yang kedua ini akan menjadi perang terbuka antara PDIP dengan Jokowi udah itu saja judul ceritanya sudah. Karena apa pun ya Gibran ya jokowi dan pemilu 2024 akan jadi pemilunya Jokowi. Karena ada Gibran di situ, dan Jokowi akan total akan all out mendukung gibran untuk bisa memenangkan pertarungan politik di 2024," ujarnya.
