Infografis
Suara.com - Majunya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden pada 2024 mendatang menimbulkan berbagai macam kontroversi.
Salah satu yang menonjol yakni ramainya penyebutan politik dinasti kepada keluarga Jokowi yang secara notabene dua anak dan satu mantunya saat ini menduduki posisi, baik di kepala daerah maupun ketua partai politik.
Menurut Pengamat Politik dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Josef Kairupan, bukan barang aneh bila politik dinasti tumbuh lantaran secara umum di Indonesia memiliki sistem kepemimpinan.
"Sejarah Indonesia meninggalkan sistem dinasti pada kelompok ataupun golongan tertentu. Di mana, suku-suku di Indonesia memiliki sistem kepemimpinan dinasti," kata Josef saat dihubungi BeritaManado.com-jaringan Suara.com, Selasa (24/10/2023).
Apalagi, pucuk pimpinan akan dimiliki atau dikuasai berdasarkan garis keturunan regenerasi politik berdasarkan ikatan geologis atau kewilayahan.
Namun, Josef mengemukakan, hal tersebut bertentangan dengan bentuk pemerintahan republik yang kepala negara dipilih oleh rakyat.
Dengan demikian, keberadaan politik dinasti menjadi suatu hal yang dianggap keliru bagi sebagian besar masyarakat.
![Keluaraga Presiden Joko Widodo saat prosesi siraman terhadap anak bungsunya, Kaesang Pangarep di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (9/12/2022). [Foto dok. Tim Media Pernikahan Kaesang-Erina]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/12/09/66179-jokowi-iriana-di-siraman-kaesang-pangarep-keluarga-jokowi.jpg)
“Karena Negara ini bukan hanya milik dari satu keluarga tertentu,” ujarnya.
Meski begitu, Indonesia sejatinya memiliki rekam jejak politik dinasti sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Josef mengemukakan, tercatat ada dua era politik dinasti sangat menonjol.
Baca Juga: Tak Peduli dengan Sikap Gibran, Airlangga Hartarto Tetap Antarkan Daftar ke KPU Rabu Besok
“Yang paling menonjol di saat pemerintahan era Soeharto, dan SBY,” kata dia.
Bahkan menurutnya, kecenderungan seseorang yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaan untuk dilanjutkan kepada keluarga baik istri, suami, anak dan family lainnya sudah seakan-akan jadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang sedang berkuasa.
Josef mengemukakan, ada kondisi yang kontras dengan politik dinasti, lantaran banyak pemimpin atau kepala daerah masih memiliki ikatan kekerabatan juga.
Ia pun mengatakan bila tidak suka dengan orang-orang yang terkait dengan politik dinasti, maka jangan dipilih calon yang menjadi saudara, family dari orang yang sedang berkuasa.
"Justru pada kenyataannya yang terpilih adalah mereka yang dianggap sebagai dinasti, ini satu hal yang aneh tapi nyata," katanya.
Bila dikaitkan dengan Keluarga Jokowi, Josef mengakui bahwa keberadaan Gibran dan Bobby Nasution memang bisa dikatakan sebagai bentuk dinasti, namun keduanya dipilih menjadi wali kota juga sudah melalui proses demokrasi yakni, pilkada untuk tingkat kepala daerah.
"Artinya, rakyat yang memilih mereka sehingga mereka sah terpilih sebagai Wali Kota,” ujar dia.
Ia kemudian mempertanyakan, kenapa baru sekarang malah ramai tuduhan politik dinasti. Sebab menurutnya, bila diloloskan dan berhasil menjadi kontestan, seharusnya rakyat dengan sadar tidak memilihnya.
"Seandainya juga dikatakan, kenapa diloloskan sebagai calon, seharusnya jangan dipilih,” kata dia.
"Kedaulatan ada ditangan rakyat yang memilih pemimpin," katanya.
Untuk diketahui dalam beberapa waktu belakangan, isu politik dinasti santer menjadi pembicaraan publik tak lama setelah Gibran menjadi calon wakil presiden (cawapres). Bahkan isu politik dinasti mulai menjadi serangan-serangan politik yang dilanccarkan kepada pasangan Prabowo-Gibran sebelum mereka mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
