Infografis
Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali membuat keputusan terkait gugatan uji materiil seputar pemilihan presiden (Pilpres).
Sebelumnya, pekan lalu MK menyatakan capres cawapres di bawah 40 tahun boleh mengikuti pilpres dengan syarat memiliki pengalaman di pemerintahan. Keputusan ini membuat Gibran Rakabuming Raka yang belum berusia 40 tahun pun bisa mendaftar sebagai cawapres hingga akhirnya dipinang Prabowo.
Kini MK kembali memutuskan sejumlah gugatan uji materiil terkait dengan pemilihan umum dan putusan tersebut seakan semakin memuluskan jalan Prabowo ke Pilpres 2024.
Apa saja daftar gugatan seputar pilpres yang ditolak MK tersebut? Berikut ulasannya.
Baca Juga: Erick Thohir-Sandiaga Uno Jadi 'Tumbal' Jokowi? Said Didu: Keduanya Dijadikan Sapu Pembersih Jalan
Batas maksimal usia capres-cawapres 70 tahun
MK menilak permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Adapun pasal tersebut memuat tentang batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres).
Gugatan uji materi itu diajukan oleh Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari dan Rio Saputro. Ketiganya meminta MK mengubah batas usia capres-cawapres maksimal 70 tahun.
Capres-cawapres terkait pelanggaran HAM
Baca Juga: Prabowo Hadiri Rapimnas Gerindra, Konsolidasi Mantapkan Dukungan Duet dengan Gibran
Dalam gugatan yang sama, Wiwit cs juga meminta MK memuat persyaratan capres-cawapres tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM masa lalu, korupsi dan tindak pidana lainnya.
Hal itu tertuang dalam 169 huruf d UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, yang menyebutkan capres cawapres tidak boleh memiliki Riwayat mengkhianati negara, terlibat dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Sementara itu, para penggugat meminta MK menambah pasal tersebut :tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran HAM masa lalu, bukan orang yang tidak terlibat dan/atau menjadi bagian dari peristiwa penculikan aktivis 1998, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana genosida, serta tidak terlibat dalam kejahatan kemanusiaan dan anti demokrasi,”
Poin ini diduga untuk menghalau pencapresan Prabowo Subianto, karena dirinya kerapkali dikaitkan dengan pelanggaran HAM masa lalu pada 1998 lalu.
Capres dilarang ikut pilpres lebih dari dua kali
MK juga menolak permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu mengenai batasan peserta pilpres dalam mencalonkan diri.
Permohonan itu diajukan oleh Guffino Guevanto yang dicatat dalam Perkara Nomor 104/PPU-XXI/2023.
Ketua MK, Anwar Usman, ketika membacakan amar putusan mengatakan, MK menilai pokok permohonan yang diajukan pemohon tidak beralasan menurut hukum sepanjang Pasal 169 Huruf n UU Pemilu.
Adapun bunyi pasal tersebut adalah: belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
Selain itu, menurut Anwar di dalam konklusi, MK menilai pokok permohonan yang diajukan pemohon kehilangan objek sepanjang pengujian pasal 169 huruf q UU Pemilu.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
