Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderap PDIP Hasto Kristiyanto mengomentari soal majunya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto.
Hasto menganalogikan langkah Gibran menjadi cawapres tersebut dengan seorang mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan.
"Untuk menjadi mahasiswa S3 ini kan tidak otomatis dari S1 langsung bisa masuk S3. Harus ada tahapan-tahapannya, tingkat kedewasaannya, pemahaman terhadap metodologi penelitiannya. Itu kan diperlukan," kata Hasto Kristiyanto dilansir dari tayangan Youtube Prof. Rhenald Kasali, Senin (23/10/2023).
Dari analogi itu, Hasto kemudian menginterpretasikannya dengan pemimpin Indonesia yang seharusnya punya pengalaman dan pengetahuan luas yang didapatnya secara bertahap.
Baca Juga: Prabowo Ungkap Alasan Gibran Tak Hadiri Deklarasi Capres-Cawapres
"Nah, kalau dari perguruan tinggi aja membutuhkan tahapan-tahapan, apalagi untuk memimpin negara Indonesia dengan pertarungan geopolitik yang semakin kuat di kawasan Asia," lanjut Hasto Kristiyanto menyebut satu per satu permasalahan yang dialami Indonesia.
"Tanggung jawab terhadap 270 juta warga Indonesia membutuhkan banyak pengalaman," imbuh Hasto.
Kendati begitu, sebagai petinggi partai yang sudah 35 tahun berkecimpung di dunia politik Indonesia, Hasto menyebut PDIP tidak akan menghalanginya.
"PDIP tidak menghalangi seseorang untuk menjadi apapun," ungkap Hasto.
Gibran Rakabuming Raka sendiri diketahui merupakan salah satu kader unggulan PDIP yang berhasil memenangi Pilkada Kota Solo. Langkah pertamanya di dunia politik berhasil membuat Gibran menjadi Wali Kota Solo pada tahun 2021 lalu.
Baca Juga: Ketua PDIP: Gibran Rakabuming Masih Kader, Belum Deklarasi Kok
Di tahun ketiganya berkecimpung di dunia politik, Gibran Rakabuming Raka mengalami dinamika yang cukup signifikan. Ia dipilih Prabowo Subianto, bakal calon presiden dari Partai Gerindra untuk menjadi cawapres di kontestasi Pilpres 2024 nanti.
Pengumuman Gibran menjadi cawapres Prabowo ini menimbulkan polemik lantaran sebelumnya putra sulung Presiden Joko Widodo ini terganjal masalah usia. Undang-Undang mengatur bahwa batas usia capres dan cawapres adalah 40 tahun.
Namun, aturan itu diubah oleh Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh paman Gibran sendiri yakni Anwar Usman. Dalam putusan MK terbaru, batas usia capres cawapres tetaplah minimal 40 tahun, namun pencalonan tetap terbuka bagi seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih berdasarkan Pemilu.
