Bibit Bebet Bobot Dinasti Politik Keluarga Jokowi

Suara.com - Presiden Joko Widodo dituding tengah membangun dinasti politik. Tudingan itu menguat setelah anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang menjabat sebagai Wali Kota Solo diusulkan Golkar menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Selain Gibran, hampir semua anggota keluarga Presiden Jokowi menduduki jabatan penting. Sebut saja menantu Jokowi, Bobby Nasution yang menjadi Wali Kota Medan. Lalu anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep menjabat Ketum PSI. Terakhir ada ipar Jokowi, Anwar Usman yang menjadi Ketua MK.

Fakta itu membuat keluarga Jokowi belakangan ini mendapatkan sorotan tajam, terlebih jelang Pemilu 2024. Apalagi MK baru saja mengabulkan salah satu gugatan tentang batas usia capres-cawapres, di mana putusan itu membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres.

Lantas, seperti apakah bibit bebet bobot dinasti politik keluarga Jokowi? Simak informasi lengkapnya berikut ini.

Rekam Jejak Jokowi

Presiden Jokowi dikenal sebagai figur yang sederhana, dekat dengan rakyat dan bersih dari korupsi. Ketiga hal tersebut tampak dalam jejak rekamnya saat memimpin Kota Solo dan DKI Jakarta.

Diketahui, pria kelahiran Solo, 21 Juni 1961 tersebut mengawali karier politiknya dengan menjadi Wali Kota Solo, Jawa Tengah pada tahun 2005. Kala itu ia maju sebagai orang nomor satu di Solo dengan diusung oleh PDI Perjuangan.

Lima tahun berselang, Jokowi kembali terpilih sebagai Wali Kota Solo dengan perolehan suara lebih dari 90%. Selama menduduki jabatan sebagai wali kota, Jokowi merenovasi pasar tradisional dan merelokasi warga miskin dari bantaran sungai ke tempat tinggal yang layak.

Jokowi semakin dikenal oleh masyarakat setelah maju dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2012. Ia berhasil terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama pasangannya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Baca Juga: Dekat Jokowi Tapi Berani Pilih Ganjar-Mahfud daripada Gibran, Berapa Gaji Ahok di Pertamina?

Jokowi kemudian memutuskan untuk maju sebagai capres di Pilpres 2014 dan menang. Kala itu ia menggunakan "revolusi mental" untuk membangun karakter bangsa. Di antaranya mencegah korupsi, nepotisme dan sikap intoleran terhadap perbedaan.