Infografis
Suara.com - Bakal capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menjelaskan mengenai adanya anggapan bahwa ia dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin disebut menjadi pasangan capres-cawapres termiskin dalam ajang Pilpres 2024.
Berdasarkan data LHKPN, Anies diketahui memiliki harta Rp 11,19 miliar. Sementara, Cak Imin mempunyai kekayaan senilai Rp 27,28 miliar. Angka itu masih jauh di bawah nilai kekayaan pasangan capres-cawapres lain seperti Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Ganjar sendiri diketahui memiliki kekayaan Rp 13,45 miliar, sedangkan Mahfud dengan catatan kekayaan Rp 29,54 miliar.
Terkait hal itu, Anies menilai kontestasi politik bukan ajang untuk berdagang dan mendapatkan uang. Jika itu yang dilakukan, maka orientasinya setelah menang adalah untuk mengembalikan uang tersebut.
"Kalau kami memandang ini sebagai proses perdagangan cari uang, investasi. Nanti setelah menjabat akan dikembalikan itu sebagai investasi," kata Anies dalam acara Kick Andy, dikutip Suara.com, Jumat (20/10/2023).
Oleh sebab itu, Anies mengajak masyarakat yang menginginkan perubahan bergabung dalam gerakan Koalisi Perubahan.
"Mari menjadi bagian perubahan, mari kita ikut iuran, mari yang punya waktu berikan waktu, yang punya pikiran berikan pikiran, yang punya dana bantu dengan dana, yang punya barang bantunya dengan barang," jelas Anies.
Anies mengatakan selama ia dan Cak Imin menduduki jabatan di pemerintahan, sama sekali tidak berorientasi tidak untuk mengembalikan dana kembali yang sudah terpakai selama proses politik.
![Bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) menyerahkan syarat pencalonan menjadi presiden dan wakil presiden kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (19/10/2023). [Dok.Antara/Akbar Nugroho Gumay]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/10/19/56395-anies-cak-imin.jpg)
Menurut Anies, perlu adanya perubahan dalam urusan pembiayaan politik. Negara, kata dia, harus ikut andil dalam urusan pembiayaan politik hingga proses kampanye.
"Selama tidak ada pengelolaan keterlibatan negara dalam pembiayaan politik, termasuk pembiayaan kampanye maka ini adalah salah satu hulunya praktik korupsi yang ada di Indonesia," papar Anies.
