Infografis
Suara.com - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, MSi, mengatakan, Mahfud MD dapat berperan sebagai perekat di antara kepentingan politik NU di tengah situasi kurang harmonis antara NU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Mahfud MD merupakan warga Nahdliyyin yang dekat dengan kyai dan ulama NU kultural maupun struktural. Maka hadirnya Mahfud dapat menjembatani kepentingan politik NU, di tengah renggangnya relasi antara NU dan PKB," kata Ahmad Atang di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (18/10/2023), terkait sosok Mahfud MD yang dipilih PDI Perjuangan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
Namun, tidak hanya Ganjar Pranowo dari kubu PDIP saja. Sebelumnya, meski diisukan tengah merenggang dengan NU, PKB sebagai salah satu partai pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar juga menunjukkan sinyal ingin meraup dukungan Nahdliyin.
PKB melalui Sekjennya, Hasanudin Wahid mengatakan, duet Anies-Cak Imin mendapat restu dan persetujuan dari para Kiai NU yang mengisyaratkan adanya harapan dukungan NU dalam pencalonan Anies-Cak Imin.
"Sejak tiga hari lalu, kami sudah sowan ke sejumlah kiai dan ulama NU. Hasilnya mereka setuju dan 'Budal Gus'," katanya, usai rapat pleno DPP PKB finalisasi Anies-Cak Imin di DPW PKB Jatim, Jumat (1/9/2023).
Istilah "Budal Gus" dalam bahasa Jawa berarti mengajak atau mempersilakan Gus Yahya untuk maju sebagai calon wakil presiden bersama Anies Baswedan dalam Pemilihan Presiden 2024. Meskipun pernyataan ini akhirnya dibantah oleh Gus Yahya, yang mengatakan bahwa klaim tersebut tidak benar sama sekali, karena PBNU tidak pernah membicarakan masalah kandidat presiden dan wakil presiden.
PDIP Pilih Mahfud MD Dampingi Ganjar
PDIP akhirnya menetapkan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden 2024. Pemilihan Mahfud MD sebenarnya tidak mengejutkan publik karena namanya telah diduga sebelumnya.
Menurutnya, Mahfud MD adalah figur yang dapat memberikan beberapa keunggulan bagi Ganjar Pranowo dan PDIP. Pertama, dalam konteks elektoral, Mahfud MD dapat mewakili pemilih dari Jawa Timur, yang merupakan basis terbesar kedua setelah Jawa Barat.
Baca Juga: Detik-detik Terima Pinangan Jadi Cawapres Ganjar, Mahfud MD Ungkap Isi Pertemuan dengan Megawati
Kedua, Mahfud MD adalah seorang intelektual yang mampu membawa gagasan politik untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia ke depan. Oleh karena itu, kecerdasan berpikir Mahfud MD diharapkan dapat melengkapi capres Ganjar Pranowo.
Ketiga, Mahfud MD adalah seorang figur yang relatif bersih dari kasus hukum dan politik, sehingga kehadirannya tidak membawa beban masa lalu yang berat bagi PDIP dan Ganjar Pranowo.
Selain itu, dengan pengalaman di pemerintahan, Mahfud MD dapat diandalkan untuk mendampingi Ganjar Pranowo, ujar Ahmad Atang.
"Hari ini, Rabu, 18 Oktober 2023, saya dengan mantap diri, saya ambil keputusan ke semua, saya tujukan sebesar-besar bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara, dengan ucapkan bismillahirrahmanirrahim, calon (bakal) wakil presiden yang dipilih PDIP yang akan mendampingi Ganjar Pranowo adalah Prof. Dr. Mahfud MD," kata Megawati saat mengumumkan bakal cawapres di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu, (18/10/2023).
Megawati menilai Mahfud merupakan sosok intelektual dan berpengalaman dalam mendampingi Ganjar Pranowo.
"Sosok intelektual mumpuni karena pengetahuan di bidang hukum dan sangat cocok serta berpengalaman," kata Megawati.
Menurut Megawati, Mahfud merupakan sosok dengan pengalaman lengkap, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Mahfud juga merupakan "pendekar" hukum dan pembela rakyat kecil.
"Saya bilang ke beliau, hukum ini jangan semuanya pada bungkam. Ya, untuk apa ada aturan kalau semua diam," ujar Megawati, dikutip via Antara.
Pengumuman Mahfud MD sebagai bakal cawapres itu dihadiri oleh ketua umum partai koalisi serta Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
