Infografis
Suara.com - Mahasiswa Universitas Surakarta Fakultas Ilmu Hukum Almas Tsaqibbirru menanggapi soal dikabulkannya gugatan yang dia ajukan mengenai syarat minimum usia capres-cawapres oleh Mahkamah Konstitusi pada Senin (16/10/2023).
Almas mengungkapkan, alasan di balik gugatan yang dilayangkannya, salah satunya ingin mengetes ilmu selama perkuliahan.
Pada kesempatan itu, Almas mengaku senang saat mendengar permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahasiswa semester delapan itu menyebut, gugatan tersebut dilayangkan dalam rangka mengetes ilmu selama di bangku kuliah.
"Saya jelas merasa senang karena ya apapun ini usaha yang telah saya dan rekan-rekan perjuangkan, dalam rangka menguji atau mengetes ilmu yang saya dapatkan juga dalam masa kuliah," ungkap Almas Tsaqibbirru, dikutip melalui kanal Youtube Berita Surakarta, Selasa (17/10).
Baca Juga: Tim Kuasa Hukum Almas Tsaqibbiru Bantah Dekat dengan Gibran: Saya Kenal, Tapi...
"Saya senang dengan dikabulkannya sebagian gugatan tersebut," ujarnya.
Ia mengatakan gugatan tersebut merupakan jalan alternatif agar dapat membuka kesempatan kepada orang-orang yang ingin memiliki potensi capres-cawapres tetapi terhalang batasan usia. Dia mengaku prihatin akan hal tersebut.
"Yang saya gugat di sini adalah jalan alternatif yang dapat dibuka karena saya turut prihatin," kata Dia.
"Banyak orang-orang yang mungkin memiliki potensi untuk maju (capres-cawapres) tapi masih terhalang batas usia," lanjutnya.
Namun, dia mengaku bahwa keputusan untuk melayangkan gugutan itu tidak memiliki kaitan dengan sosok yang sering menjadi perbincangan belakangan ini, Gibran Rakabuming. Dia menyebut, tidak ada intervensi dari pihak manapun.
"Kalau boleh saya menanggapi itu nggak ada kaitannya dengan Mas Gibran atau apapun. Ini murni dari saya sendiri, nggak ada intervensi dari siapapun," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal capres dan cawapres dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Mahkamah menyetujui seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.
Kontributor : Ayuni Sarah
