Infografis
Suara.com - Ratusan tokoh dari berbagai lapisan masyarakat menyampaikan keprihatinannya melihat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan gugatan batas usia capres dan cawapres dengan pengecualian memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
Juru bicara Maklumat Juanda, Usman Hamid mengungkapkan, ratusan tokoh tersebut meneken Maklumat Keprihatinan sebagai bentuk meluapkan kekecewaan mereka.
Usman menilai, reformasi dan demokrasi yang sudah ditegakkan dalam 25 tahun terakhir malah diperburuk dengan adanya fenomena politik dinasti.
"Konflik kepentingan pejabat kabinet sangat kuat, prosedur demokrasi disalahgunakan untuk memfasilitasi oligarki yang lama mengakar sejak era orde baru atau rezim Soeharto," ungkap Usman dikutip Selasa (17/10/2023).
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia itu menggarisbawahi terkait jalannya dinasti politik yang terus berjalan di Indonesia.
Pada proses Pemilu 2024, kata dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahkan melalukan manuver untuk memuluskan langkah demi menjamin kepentingan sendiri dan dinasti keluarga.
Putusan MK yang menambah aturan baru ihwal syarat capres-cawapres semakin mewarnai jalannya pesta demokrasi serentak 2024.
![Suasana jalannya sidang penetapan batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (16/10/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/10/16/57220-sidang-putusan-batas-usia-capres-cawapres-mahkamah-konstitusi-mk.jpg)
Ini dinilai sebagai upaya memuluskan jalan dinasti politik di Indonesia agar langkah Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024 tidak ada hambatan.
"Politik dinasti terasa kental ketika presiden menyalahgunakan kekuasaan yang sedang dipegangnya untuk mengistimewakan keluarga sendiri. Anak-anaknya yang minim pengalaman dan prestasi politik menikmati jabatan publik maupun fasilitas bisnis yang tak mungkin didapat tanpa statusnya sebagai anak kepala negara atau anak presiden yang sedang berkuasa," kata dia.
Baca Juga: Sosok Almas Tsaqibbirru yang Gugatannya Diterima MK, Netizen Ramal Bisa Jadi Menteri Segala Urusan
"Presiden pun terus bermanuver untuk menentukan proses Pemilu 2024 dengan menggandeng kubu politik yang menjamin masa depan sendiri dan dinasti keluarganya," imbuh dia.
