Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi jalan bagi anaknya, Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024. Mengingat Gibran digadang-gadang bakal maju menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.
Dalam lawatan ke luar negeri, Jokowi mengaku mendapat pertanyaan dan dimintai tanggapan mengenai putusan MK tersebut.
"Mengenai putusan MK silakan tangakan ke Mahmakah Konstitusi, jangan saya yang berkomentar," kata Jokowi dalam keterangannya melalui media sosial resminya yang dikutip Suara.com, Senin (16/10/2023) malam.
Jokowi mempersilakan para pakar hukum untuk menilai dan menganalisis putusan MK atas gugatan batas usia minimal capres dan cawapres.
Baca Juga: Gibran Jadi Cawapres Prabowo Usai Putusan MK? Jokowi: Penentuannya di Partai
"Saya tidak ingin memberikan pendapat mengenai keputusan MK, nanti disalah mengerti, seolah-olah saya mencampuri kewenangan Yudikatif," ujarnya.
Terkait isu putra sulungnya, Gibran yang tengah santer menjadi kandidat cawapres Prabowo Subianto, Jokowo pun enggan menanggapi lebih jauh.
"Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atua gabungan partai politik, jadi silakan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol dan saya tegaskan saya tidak mencampuri penentuan capres atau cawapres," katanya.
Putusan MK
Diberitakan sebelumnya, MK menerima permohonan pengubahan batas usia capres dan cawapres yang diajukan seorang mahasiswa asal Surakarta, Almas Tsaibbirru Re A pada Senin (16/10/2023).
Baca Juga: MK Buka Peluang Gibran Ikut Pilpres, Jokowi Pilih Diam: Nanti Salah Pengertian
"Mengadili, satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu nomor 182 tambahan lembaran negara nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah," kata Ketua MK Anwar Usman.
Salah satu pertimbangan hakim Konstitusi menerima permohonan tersebut ialah karena banyak anak muda yang juga ditunjuk sebagai pemimpin.
Sekedar informasi, pemohon juga memiliki pandangan tokoh ideal sebagai pemimpin bangsa Indonesia yakni mengidolakan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka periode 2020-2025 karena pada masa pemerintahannya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Surakarta sebanyak 6,23 persen padahal pada saat awal menjabat sebagai Wali Kota Surakarta pertumbuhan ekonomi Surakarta justru sedang minus 1,74 persen.
Terlebih, pemohon menganggap Wali Kota Surakarta sudah memiliki pengalaman membangun dan memajukan Kota Surakarta dengan kejujuran, integritas moral dan taat serta patuh mengabdi kepada kepentingan rakyat dan negara.
