Infografis
Suara.com - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (Sekum PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan, pihaknya akan mengumumkan arah dukungan terhadap salah satu calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.
Namun, lanjut dia, hal itu baru akan ada keputusan bila masing-masing capres sudah menentukan calon wakil presidennya (cawapres).
"Saya kira kami akan membuka pintu, bahkan kalau perlu Muhammadiyah yang mendatangi kalau perlu," kata Mu'ti di Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).
"Kami harus tunggu semuanya sudah pasti, toh juga tinggal menghitung hari," tambah dia.
Baca Juga: Dukung Kadernya Nyaleg, Muhammadiyah Beri Kelonggaran Pengurusnya Tak Perlu Mundur dari Posisinya
Menurut Mu'ti, PP Muhammadiyah juga sebagai organisasi masyarakat, tidak akan melangkahi partai politik (parpol) yang berwenang mengusung pasangan capres dan cawapres.
"Bagi Muhammadiyah, siapa pun yang nantinya jadi presiden dan wakil presiden itu adalah otoritas partai-partai politik. Kewenangan konstitusional untuk calonkan capres dan cawapres itu ada pada parpol, tutur Mu'ti.
"Jadi, Muhammadiyah tak melampaui kewenangan parpol dan tak melangkahi yang tidak sesuai dengan khittah dan kepribadian Muhammadiyah," katanya.
Sebelumnya, ia mengatakan memberikan dukungan kepada pimpinan, warga, dan simpatisan Muhammadiyah yang maju dalam menjadi calon anggota legislatif (caleg).
Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari perluasan dakwah Muhammadiyah. Pernyataan tersebut disampaikannya mengingat Muhammadiyah tidak memiliki gerakan-gerakan politik praktis.
Baca Juga: Perang Israel Vs Palestina Menggila, Ketum PP Muhammadiyah Anggap PBB Impotensi
Dia juga menjelaskan bentuk dukungan PP Muhammadiyah agar warganya bisa terjun ke politik praktis ialah aturan bahwa mereka tidak perlu mengundurkan diri dari jabatan struktural di Muhammadiyah.
"Jadi, mereka yang menjadi pimpinan itu tidak perlu mundur, hanya nonaktif saja untuk periode waktu tertentu selama mereka kampanye," katanya.
