Infografis
Suara.com - Partai Demokrat diimbau tak salah langkah dalam menyikapi adanya tawaran untuk masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden RI Jokowi.
Hal itu disampaikan oleh Analis Politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.
Menurutnya, Demokrat bisa saja blunder memilih bergabung dengan pemerintah. Jika itu dilakukan, maka bisa saja para pemilih partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu menjauh.
"Ini memang tahun politik jangan sampai pilihan Demokrat gabung ke pemerintah justru blunder yang menjauhkan Demokrat dengan pemilihnya," kata Adi saat dihubungi, Jumat (6/10/2023).
Baca Juga: Penampakan Langka SBY Pakai Seragam TNI, Warganet Takjub: Age Like Fine Wine
Hal itu disampaikan Adi usai ditanya mengenai desas-desus Demokrat ditawari masuk dalam kabinet pemerintah usai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Presiden Jokowi. Apalagi kekinian ada menteri yang terbelit kasus hukum korupsi.
Menurutnya, Demokrat harus menghitung untung ruginya sebelum memutuskan bergabung dengan pemerintah.
"Problemnya, apa demokrat sudah menghitung dampak plus minusnya gabung Jokowi mengingat basis pemilih Demokrat selama ini sangat anti Jokowi," tuturnya.
Di sisi lain, kata dia, kalau pun ada tawaran untuk bergabung, harus ada daya tarik yang saling menguntungkan dari adanya tawaran tersebut.
"Harus ada mutual interesting. Jika betul ditawari masuk kabinet dan SBY tertarik join, pasti jadi ini barang. Tapi kalau cuma bertepuk sebelah tangan tentunya susah. Misalnya kalau cuma Demokrat berharap masuk tapi tak ditawari itu sulit," ujarnya.
Baca Juga: Diam-diam, Jokowi Sudah Tawarkan Kursi Menteri untuk Demokrat di Kabinet Sebelum Bertemu SBY
"Atau sebaliknya jika hanya ditawari tapi demokrat tak minat juga rumit. Kuncinya mutual interesting," sambungnya.
Pertemuan SBY-Jokowi
Sebelumnya Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor pada Senin (2/10/2023) tidak membahas mengenai reshuffle kabinet. Menurutnya, pertemuan itu hanya dalam rangka silaturahmi.
"Tak ada hubungannya antara silaturahmi kebangsaan ini dengan isu reshuffle yang tengah berkembang," ucap Kamhar kepada Suara.com, Selasa (3/10/2023).
Meski begitu, Kamhar sendiri belum mengetahui secara rinci isi pertemuan SBY dan Jokowi.
Meski demikian Demokrat berharap, pertemuan itu dapat membuat dinamika politik Tanah Air menjadi lebih sejuk.
