Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan proses penggantian pimpinan partai memiliki mekanisme yang harus dilalui. Hal ini disampaikan Hasto menanggapi soal usulan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri.
Hasto menjelaskan pembahasan soal Ketua Umum akan dilakukan dalam Kongres partai yang bakal diselenggarakan pada tahun 2025 mendatang. Untuk saat ini, partai masih fokus untuk menghadapi Pemilu 2024 dan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V tahun depan.
"Kalau kita melihat periodesasinya, itu antara Bulan April sampai dengan Bulan Agustus. Itu kami kembalikan kepada track periodesasi 5 tahunan," ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Selasa (3/10/2023).
Hasto mengatakan, nantinya dalam kongres akan dilakukan penyerapan aspirasi dari tingkat bawah untuk penentuan kandidat ketua umum partai. Namun, ia mengingkatkan trah Soekarno dan Megawati selaku anak dan pendiri PDIP masih menjadi sentralnya.
Baca Juga: Cerita Megawati Minta Tokoh Sepuh NU Jadi Cawapres Ganjar Pranowo Sampai Tiga Kali
"Bu Megawati Soekarnoputri tidak hanya sebagai pendiri PDIP, tetapi ibu Megawati Soekarnoputri terbukti juga mampu melakukan suatu langkah-langkah konsolidasi kepartaian," kata Hasto.
"Mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas dari tingkat kabupaten atau kota, provinsi, hingga tingkat nasional seperti halnya Presiden Jokowi," lanjutnya.
Selain itu, peran Megawati disebutnya masih sangat diperlukan mengingat nantinya pada tahun 2024 akan terjadi pergantian pemerintahan. Sosok Megawati dianggap mampu mengikat aspirasi antar kader dari tingkat atas hingga bawah.
"Dari bacaan yang kami lakukan setelah rakernas memamg menempatkan ibu Megawati Soekarnoputri sebagai sentral," jelasnya.
"Karena 2024 itu ada terbentuk pemerintahan baru, diperlukan pengawalan oleh sosok pemimpin yang kuat, pemimpin yang emosional bondingnya itu melekat dengan anak ranting, ranting, dan PAC partai yakni ibu Megawati Soekarnoputri," pungkasnya.
Jokowi Diusulkan Jadi Ketum PDIP
Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo angkat bicara terkait isu Presiden Joko Widodo yang diusulkan menjadi Ketua Umum PDIP pengganti Megawati Soekarnoputri. Dia secara pribadi mengatakan setuju dengan usulan tersebut.
Menurutnya, semua kader PDI Perjuangan yang diusulkan oleh siapapun berarti memang memiliki potensi. Dia sendiri tidak mempermasalahkan usulan tersebut.
"Setuju, kandani. Pokoknya kalau dari kader PDI Perjuangan diusulkan oleh siapapun berarti punya potensi," kata FX Rudy dikutip melalui kanal Youtube Berita Surakarta, Senin (2/10/2023).
"Pak Jokowi diusung untuk menjadi Ketua Umum PDIP yo ra masalah," sambungnya.
Selain itu, kata dia, alasan menyetujui usulan tersebut adalah Jokowi mampu mengelola 270 juta rakyat Indonesia. Dengan pengalamannya itu tentu Jokowi mampu memimpin organisasi dan kader PDI Perjuangan seluruh tanah air.
"Lah sekarang mohon maaf, mengelola 270 juta (penduduk) lebih itu aja merdeka, nyaman kok. Lah kalau PDI Perjuangan hanya 140 juta itu aja kan lebih nyaman toh," tutur Dia.
Meski begitu, dia mengatakan bahwa semua usulan tersebut akan diputuskan di kongres PDIP. Pembuat keputusan juga bukan hanya dia, melainkan ada petinggi PDIP lainnya.
"Itu kongres nanti yang menentukan, bukan saya bukan Mas Guntur saja, jadi semua keputusan itu di kongres," lanjutnya.
