Infografis
Suara.com - Daya tawar Menteri BUMN Erick Thohir untuk dipilih menjadi pendamping bakal capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto masih tak terkalahkan.
Meskipun Partai Demokrat telah resmi menyatakan bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), nyatanya posisi Erick Thohir masih tetap menjadi kandidat terkuat untuk dipinang Prabowo.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan.
"Masuknya Demokrat dalam koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak akan menggerus peluang besar Pak Erick Tohir untuk bisa menjadi Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo," kata Mulyawan, Kamis (28/9/2023).
Baca Juga: Kawasan Tapal Kuda Jadi Ceruk Suara PKB, Cak Imin Targetkan Bisa Mengalir ke Amin
Menurutnya, Erick memiliki daya tawar yang tinggi yakni elektabilitas yang tinggi. Tentu saja kehadiran Erick akan memperkuat daya elektoral Prabowo di kontestasi Pilpres 2024.
Elektabilitas menjadi salah satu fokus utama yang menjadi bahan pertimbangan Prabowo memilih pendamping.
Peningkatan popularitas Erick Thohir secara signifikan tercermin dalam hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas dalam periode 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Erick Thohir berhasil bersaing ketat dengan kandidat lainnya, dengan tingkat elektabilitas mencapai 8,0 persen.
Tren kenaikan elektabilitas Erick Thohir telah terlihat sejak bulan Januari, saat angka elektabilitasnya mencapai 3,1 persen, dan terus meningkat menjadi 4,5 persen pada bulan Mei.
Pada periode Agustus 2023, elektabilitasnya bahkan mencapai angka 8,0 persen, menjadikannya sebagai salah satu figur yang sangat diinginkan sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres.
Baca Juga: Ulama NU Komentari Duet Prabowo dan Ganjar: Ngawur, Tidak Masuk Akal!
"Sebenarnya wajar apabila lembaga survei menempatkan nama Pak Erick Tohir sebagai Cawapres di posisi teratas karena adanya pendukung," ungkapnya.
Sementara itu, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra juga telah menegaskan partainya tidak memaksakan cawapres Prabowo harus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Demokrat mengaku memilih bergabung ke dalam KIM tanpa syarat apapun dan tidak meminta jatah posisi cawapres.
Herzaky menyebut, Demokrat menghormati partai-partai terdahulu yang telah bergabung ke dalam KIM, yakni Golkar, PAN, PBB dan Partai Gelora.
