Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai banyaknya purnawirawan Polri dan TNI yang terjun ke politik mendukung bakal calon presiden (capres) rentan menimbulkan isu netralitas.
Hal ini disampaikan Mahfud dalam acara Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam Rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2024 di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).
Mahfud mengimbau Polri dan TNI untuk berupaya menjaga netralitasnya pada pemilu. Sekaligus mengantisipasi isu-isu yang rentan timbul akibat banyaknya purnawirawan yang terjun ke politik.
"Ini supaya diantisipasi karena rentan menimbulkan isu netralitas TNI-Polri," kata Mahfud.
Baca Juga: Anak Pamen TNI AU Tewas di Lanud Halim, Polisi Temukan Pesan Kematian di Akun Game Roblox
Mahfud menjelaskan Polri dan TNI penting menjaga netralitas dalam kontestasi politik. Sebab jika tidak akan mengganggu kualitas demokrasi hingga memengaruhi legitimasi masyarakat terhadap hasil Pemilu.
"Memengaruhi legitimasi masyarakat terhadap hasil pemilu. Sementara kita ingin pemilu itu berjalan bermartabat dan damai," ungkapnya.
Deretan Jenderal
Sejumlah jenderal purnawirawan TNI dan Polri telah menyatakan dukungan terhadap bacapres Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, hingga Anies Baswedan.
Di kubu Ganjar misalnya, ada mantan Panglima TNI Jenderal Purn Andika Perkasa dan mantan Wakapolri Komjen Purn Gatot Eddy Pramono.
Sedangkan di kubu Prabowo, ada mantan Panglima ABRI Jenderal Purn Wiranto dan beberapa jenderal lainnya yang tergabung dalam organisasi Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya atau PPIR; Mayjen Purn Arri Sujono dan Brigjen Purn Surya Darma.
Sementara di kubu Anies didukung oleh sejumlah jenderal yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri untuk Perubahan atau FP2 yang salah satunya Marsma Purn Iman Sudrajat.