Infografis
Suara.com - Teka-teki bakal calon wakil presiden atau bacawapres Ganjar Pranowo hingga kini belum juga terjawab. Sementara pendaftaran capres dan cawapres akan dibuka oleh KPU pada 19-25 Oktober 2023.
Meski begitu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP sudah memegang nama bakal cawapres Ganjar, dan pengumumannya tinggal menunggu waktu.
Hal itu disampaikan melalui akun X (sebelumnya Twitter) PDIP beberapa waktu lalu. Hasto mengatakan, nama bacawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Namun di antara nama-nama bacawapres yang beredar, Menko Polhukam Mahfud MD dinilai yang paling berpeluang untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Baca Juga: Detik-detik PDIP Umumkan Cawapres Ganjar Pranowo
Ketika ditanya awak media mengenai peluang Mahfud MD akan menjadi bacawapresnya, Ganjar menyebut hal tersebut bisa saja terjadi.
"Semua bisa semua warga negara Indonesia bisa. Semuanya bisa, saya kira bisa (Mahfud MD)," kata Ganjar saat Fun Walk di Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (24/9/2023).
Lantas seperti apa sosok Mahfud MD yang kini disebut berpeluang jadi pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024? Berikut ulasannya.
Profil singkat Mahfud MD
Mahfud MD lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur pada 13 Mei 1957. Ia memiliki rekam jejak yang mentereng, tak hanya di bidang politik, namun juga di bidang akademis dan professional.
Baca Juga: Tak Dikelola dengan Baik, Ganjar Mau Bangun Industri Digital
Ia pernah menjadi pejabat penting di tiga pilar sistem kekuasaan negara, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Namun Mahfud mengawali kariernya sebagai akademisi ketika ia menjadi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
Kiprah di pemerintahan
Setelah itu ia baru masuk ke birokrasi dan pemerintahan ketika didaulat sebagai Staf Ahli Menteri Negara Urusan HAM pada 1999-2000.
Mahfud mendapatkan kesempatan pertama kali menjadi menteri, ketika Abdurrahman Wahid atau Gud Dur menjadi presiden.
Ketika itu ia dipercaya untuk menjadi Menteri Pertahanan pada 2000-2001. Namun jabatan itu hanya ia emban selama tiga hari, karena Gus Dur keburu dilengserkan dari posisinya sebagai Presiden RI.
Setelah itu, Mahfud merambah ke legislatif dengan menjadi anggota DPR RI Periode 2004-2009 melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Pada 2008, Mahfud terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Tak hanya sekali, ia memegang jabatan itu selama dua periode.
Pada Pilpres 2014, Mahfud MD merapat ke pasangan calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Namun ia berkesempatan masuk ke kabinet ketika Jokowi kembali terpilih pada Pilpres 2019.
Ketika itu Mahfud dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) hingga kini.
Biodata Mahfud MD
Nama: Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P.
Tempat lahir: Sampang, Madura, Jawa Timur
Tanggal lahir: 13 Mei 1957
Agama: Islam
Nama ayah: Mahmodin
Nama ibu: Suti Khadijah
Pendidikan:
- Madrasah Ibtidaiyah di Pondok Pesantren al Mardhiyyah, Waru, Pamekasan, Madura
- SD Negeri Waru, Pamekasan, Madura.
- Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) Negeri Pamekasan, Madura
- Sarjana Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Magister Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Doktor Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Profesor Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Karier:
- Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1984)
- Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (1986-1988)
- Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1988-1990)
- Pembantu Rektor I Universitas Islam Indonesia (1994-2000)
- Direktur Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (1996-2000)
- Plt. Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM (1999-2000)
- Menteri Pertahanan Kementerian Pertahanan (2000-2001)
- Rektor Universitas Islam Kadiri (2003-2006)
- Anggota Komisi III DPR RI (2004-2008)
- Anggota Tim Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum HAM RI
- Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008-2013)
- Menteri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (2019-2024)
Kontributor : Damayanti Kahyangan
