Infografis
Suara.com - Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan soal boneka partai yang dialamatkan kepadanya jika nanti terpilih menjadi presiden. Ia menegaskan kalau presiden merupakan jabatan yang independen.
“Presiden adalah presiden, dia menjalankan amanat penuh dari konstitusi yang ada, titik tidak komanya,” ujar Ganjar merespons pertanyaan dalam sebuah forum di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (19/9/2023).
Ganjar menyampaikan seorang presiden bisa dinilai sebagai boneka partai melalui kebijakan yang dibuatnya.
“Dari waktu ke waktu kamu bisa menilai bagaimana sebuah keputusan bisa diambil, se-boneka apa mereka mendapatkan pengaruh dari luar. Apakah dari pengusungnya, apakah intervensi dari proxy negara lain, ataukah dari kelompok,” ujarnya.
“Kalau kemudian satu persatu bisa diperbandingkan maka penilaian itu akan bisa kamu dapatkan. Tapi Presiden adalah orang yang disumpah untuk menjalankan konstitusi. Dia punya independensi penuh,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Ganjar juga menyampaikan tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Ia mengaku memiliki pengalaman panjang dengan parpol.
Ia lantas bercerita pernah mendapat cibiran ketika kuliah sudah menjadi kader partai. Namun, dia merasa langkahnya itu bukan sebuah kesalahan lantaran bisa membawanya masuk ke dalam sistem pemerintahan yang terlibat dalam pengambilan keputusan.
“Saat demo di bundaran, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, berdiskusi dengan teman, ‘kita demo terus kok tidak ada hasil. Apa yang harus kita lakukan, kita harus masuk sistem untuk bisa mengambil keputusan’,” ujarnya,
Ketika berhasil menjadi anggota DPR, Ganjar mengaku bisa membuat keputusan penting. Pertama, ia ikut andil melahirkan aturan 30 persen keterwakilan perempuan di politik. Kemudian yang kedua, Ganjar juga turut serta dalam pembuatan UU Keistimewaan Yogyakarta.
Baca Juga: Masuk Bursa Bacawapres, Ganjar Pranowo Komentari Peluang Mahfud MD
Ketiga, Ganjar juga bisa terlibat dalam pemberantasan korupsi di Jateng. Saat menjadi Gubernur Jateng dua periode, pernah mencopot dua kepala dinas yang terindikasi korupsi.
