Cek Fakta
Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan PBNU tidak akan menyatakan dukungan politik untuk pasangan calon presiden tertentu.
Gus Yahya memastikan PBNU akan tetap netral dalam Pilpres 2024.
"Nah apakah nanti akan ada rapat untuk membicarakan dukungan kepada calon? Saya pastikan tidak akan ada," kata Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2023).
Yahya menyampaikan alasan mengapa PBNU akan tetap netral tanpa condong atau bahkan menyatakan dukungan politik kepada capres dan cawapres tertentu.
Baca Juga: Kamar Dagang AS Sebut Jokowi Lebih Pilih Prabowo Jadi Penerus Presiden
"Kenapa? Karena tidak boleh secara norma di dalam aturan AD/ART dan lain-lain itu tidak boleh. Nanti kalau kami lakukan itu namanya mengkhianati amanat," kata Yahya.
Larang Pengurus Berpolitik Praktis
Gus Yahya sebelumnya menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi bagi pengurus yang menggunakan lembaga NU untuk kepentingan politik praktis.
“Kalau ada pengurus NU, kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik politik praktis, langsung kami tegur,” tegas Yahya usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, kemarin.
Apabila sanksi teguran tidak diindahkan, kata Yahya, ada prosedur pemberian sanksi lain. “Ada prosedurnya, nanti kami peringatkan. Kalau diulangi, peringatan kedua. Kalau diulangi lagi, bisa diberhentikan. Sudah ada mekanismenya. Sekali diperingatkan sudah kapok biasanya,” terangnya.
Baca Juga: Survei SMRC: Ganjar Tetap Unggul Meski Deklarasinya Dibalap Anies-Cak Imin
Yahya mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu sempat ada beberapa pengurus di tingkat kabupaten yang diberi teguran karena mengadakan deklarasi calon presiden di Kantor NU. “Ini ndak boleh. Kami tegur. Misalnya, dia pribadi ikut ke sana ke mari itu hak pribadinya,” kata Yahya.
Apabila ada calon presiden yang bukan pengurus NU, namun mengatasnamakan NU, Yahya mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa memberikan klarifikasi. “Kalau ada capres mengatasnamakan NU, tetapi bukan pengurus NU, ya, kami juga bisa mengatakan itu tidak benar. Akan tetapi, ‘kan kami tak bisa beri sanksi apaapa kalau bukan pengurus,” jelas dia
