Infografis
Suara.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan pihaknya tidak pernah mempolitisasi akronomin AMIN dengan identitas agama atau tempat ibadah tertentu.
Diketahui AMIN merupakan akronim yang dipakai oleh pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin atau Cak Imin.
Wakil Ketua DPR RI ini menegaskan kembali pihaknya tidak pernah melakukan politik identitas, terlebih di lingkungan rumah ibadah.
"Politisasi apa, politisasi masjid? Kami tidak pernah mempolitisasi masjid. Tapi gak tahu di masjid kok banyak amin," kata Cak Imin di kawasan TMII, Jakarta Timur, Kamis (14/9/2023).
Baca Juga: Menag Yaqut Sebut yang Pilih Amin Itu Bid'ah, PKB: Dianggap Publik Cuma Sampah
Sebelumnya, Imin mengungkapkan sejumlah poin hasil perjumaan dirinya dengan tokoh lintas agama dalam acara Silaturahmi Kebangsaan yang digelar di Kelenteng Komg Miao, TMII. Di mana salah satu poin tersebut menekankan pesan untuk menjaga demokrasi di Indonesia.
"Demokrasi harus semakin tumbuh sehat, tidak ada konflik SARA, atau adu domba SARA yang masih muncul di sosial media," kata Cak Imin.
Imin mengajak semua pihak menghentikan segala bentuk eksploitasi SARA di pemilu mendatang.
"Kita hentikan semuanya. Saya minta semua pihak, termasuk tim koalisi manapun untuk menghentikan eksploitasi SARA di dalam kompetisi pemilu 2024 sehingga demokrasi kita demokrasi yang sehat," ujarnya.
PKS-PKB Tolak Politik Identitas
Baca Juga: PKB Santai Soal Guyonan Menag Yaqut Bid'ah Pilih AMIN: Rakyat Sudah Cerdas
PKS dan PKB menjawab anggapan akan adanya politik identitas menyusul kedua partai berbasis Islam ini yang kini bersatu mendukung pencapresan Anies Baswedan. Baik PKS maupun PKB, keduanya membantah anggapan tersebut.
"Tentu kami juga tidak khawatir bahwa ini menjadi politik identitas ya, saya kira ini perpaduan partai yang mungkin memiliki basis keumatan dan basis nasionalisme," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).
![(dari kiri) Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu, Bacawapres Muhaimin Iskandar, Bacapres Anies Baswedan dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi foto bersama saat menyambut kedatangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di DPP PKS, Jakarta, Selasa (12/9/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/09/12/13206-anies-baswedan-dan-muhaimin-iskandar-pks-ahmad-syaikhu.jpg)
Syaikhu merujuk pernyataan Ketua Umum NasDem Surya Paloh bahwa keberadaan Koalisi Perubahan justru membuat hilangnya perpecahan di tengah masyarakat. Ia sepakat untuk mengakhiri keterbelahan, semisa muncul istilah cebong dan kampret imbas Pilpres 2019.
"Oleh karena itu saya sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh ketua umum Partai NasDem bahwa justru dengan koalisi ini tidak ada lagi keterbelahan, keterpecahan di tengah masyarakat, cebong-kampret selesai sudah, kita songsong masa depan ini lebih baik," kata Syaikhu.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa pihaknya maupun PkS tidak pernah mengutaman politik identitas. Menurutnya hal itu bisa dilihat dari rekam jejak kedua partai di DPR.
"Kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas tapi kita tidak bisa melepas dari identitas Masing-masing," kata Cak Imin.
"Jadi kita punya identitas masing-masing, identitas saya dari Jawa Timur, Pak Syaikhu dari Jawa barat. KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Itu identitas kita," sambungnya.
Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan PKB dan PKS selama bertahun-tahun tidak pernah mengadu identitas. Tetapi ditegaskan dia, PKB dan PKS tentu mempunyai identitas masing-masing yang berbeda. Perbedaan itu yang dipansang justru memperkaya dan memperkuat kebhinekaan Indonesia.
Senada dengan Syaikhu, Cak Imin menilai saat ini waktunya meninggalkan perbedaan untuk fokus menyongsong masa depan.
"Goodbye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang gak penting, kita songsong masa depan untuk cepatnya terwujud pembangunan yang adil makmur dan sejahtera," kata Cak Imin.
