Infografis
Suara.com - Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan dituding sebagai petugas partai karena manut saat dipasangkan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Anies membantah tudingan tersebut.
Anies mengaku kalau dirinya meminta agar mengundang PKB kepada koalisi pada Juni 2023. Hal itu dimintanya karena merasa suaranya lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
"Pada Juni saya minta (koalisi-red) mengundang PKB, karena kita lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, kita butuh partai yang kuat di sana," kata Anies saat diwawancarai di Mata Najwa dikutip Selasa (5/9/2023).
Permintaan Anies itu lantas didukung dengan Paloh yang memboyong Cak Imin untuk menjadi cawapres Koalisi Perubahan.
Baca Juga: Segera Bentuk Markas Perjuangan, PKB Kaltim Solid Dukung Anies-Cak Imin di Pilpres
Menurutnya, langkah Paloh tersebut semata-mata untuk mendulang suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
"Ketika ada nama ini, ini nama sesuai dengan kebutuhan," ucapnya.
Oleh sebab itu, Anies tak merasa menjadi petugas partainya NasDem. Sebab, kalau menjadi petugas partai, Anies bakal menerima segala keputusan Paloh meskipun itu tidak sesuai dengan keinginannya.
"Namun, bila nama yang diusulkan itu misalnya kemenakannya, adiknya, keponakannya, kerabatnya untuk dijadikan cawapres dan saya harus mengikuti, ya itu saya petugas partai," jelasnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Baca Juga: Ketum Parpol Pendukung Ganjar Gelar Rapat Tertutup Selama 40 Menit, Bahas Momentum Umumkan Cawapres
